Mensos: Subsidi yang baik bukan berupa barang
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengatakan, subsidi yang baik bukanlah subsidi berupa barang. Namun, subsidi yang langsung diberikan kepada yang membutuhkan.
Karena itu, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan langsung kepada masyaralat melalui kantor pos.
"Pendataan by name by adress merupakan pendataan yang valid diberikan BPS untuk pemerintah memberikan BLSM, Raskin, BSM dan PKH kepada masyarakat miskin," ujarnya, Selasa (4/6/2013).
Menurutnya, jika subsidi berupa barang dipastikan akan dinikmati semua kelompok, yang mayoritas masyarakat menengah dan mampu. Apalagi pemerintah masih akan mensubsidi BBM sebesar Rp2.000.
Salim mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan kompensasi kepada 15,5 juta masyarakat miskin. "Jumlah tersebut sama dengan 60 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kita tidak ingin mereka menjadi sengasara karena kenaikan BBM. Karena itu memberikan kompensasi salah satunya, BLSM dengan anggaran Rp12 triliun," ujarnya.
Dia mengatakan, pemberian infrastruktur dan pemberadayaan kepada masyarakat miskin haruslah bertahap. Namun, untuk saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan langsung. Untuk itu Kemensos sebagai kementerian yang langsung mendistribusikan kepada masyarakat miskin berharap kepada Pemda untuk melakukan pengawasan.
"Walaupun sekarang langsung melalui kantor pos, namun Pemda bisa melakukan pengawasan untuk mengontrol dan membuat evaluasi terkait hal tersebut," tegasnya.
Karena itu, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan langsung kepada masyaralat melalui kantor pos.
"Pendataan by name by adress merupakan pendataan yang valid diberikan BPS untuk pemerintah memberikan BLSM, Raskin, BSM dan PKH kepada masyarakat miskin," ujarnya, Selasa (4/6/2013).
Menurutnya, jika subsidi berupa barang dipastikan akan dinikmati semua kelompok, yang mayoritas masyarakat menengah dan mampu. Apalagi pemerintah masih akan mensubsidi BBM sebesar Rp2.000.
Salim mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan kompensasi kepada 15,5 juta masyarakat miskin. "Jumlah tersebut sama dengan 60 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kita tidak ingin mereka menjadi sengasara karena kenaikan BBM. Karena itu memberikan kompensasi salah satunya, BLSM dengan anggaran Rp12 triliun," ujarnya.
Dia mengatakan, pemberian infrastruktur dan pemberadayaan kepada masyarakat miskin haruslah bertahap. Namun, untuk saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan langsung. Untuk itu Kemensos sebagai kementerian yang langsung mendistribusikan kepada masyarakat miskin berharap kepada Pemda untuk melakukan pengawasan.
"Walaupun sekarang langsung melalui kantor pos, namun Pemda bisa melakukan pengawasan untuk mengontrol dan membuat evaluasi terkait hal tersebut," tegasnya.
(izz)