Pengawasan distribusi disarankan diserahkan ke Pemda

Sindonews.com - Pusat Kebijakan Publik (PUSKEPI) meminta PT Pertamina (persero) menata ulang distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dengan menyerahkan pengawasan distribusi kepada Pemerintah Daerah.

Direktur PUSKEPI, Sofyano Zakaria menilai sudah saatnya pangkalan distibusi elpiji 3 kg dan pengecer didasarkan pada persyaratan umum yang berlaku di daerah. Sehingga keberadaan pangkalan dan pengecer menjadi terkontrol dan terkendali.

"Ini sangat penting dilakukan pemerintah dengan jalan membuat peraturan bersama antara Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Menurut Sofyano, selama ini pembinaan dan pengawasan terhadap pangkalan distribusi elpiji 3 kg dibebankan kepada agen. Dia menilai jika distribusi dilakukan seperti itu maka pemerintah telah menerapkan sistem distribusi yang salah.

"Harusnya ini diserahkan saja ke Pemda sehingga Pemda punya andil dalam distribusi elpiji bersubsidi," jelasnya.

Disamping itu, lanjut Sofyano, pemerintah seharusnya memberlakukan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup yakni saat konversi dilakukan, konsumen diberikan kartu hijau kepada seluruh penerima paket konversi sehingga ketika dibagikan ke masyarakat penerima paket konversi sudah ditentukan nama agen penjual elpiji beserta nama penerima.

"Namun sayangnya keberadaan kartu hijau ini hingga saat ini tidak dipergunakan dalam penjualan elpiji ke masyarakat," kata dia.

Bahkan, lanjut Sofyano, naiknya harga elpiji 3 kg bukan karena 'panic buying'. Namun karena pengaruh dari kenaikan harga BBM yang segera mengerucut dalam waktu dekat.

"Kami lebih setuju jika ada upaya menaikan harga jual di atas kebiasaan kaitannya akan naiknya harga BBM," kata dia.

Sebelumnya dikabarkan bahwa terjadi kelangkaan elpiji 3 kg di daerah. Namun PT Pertamina melalui Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir telah menjelaskan bahwa kelangkaan elpiji 3 kg diakibatkan oleh konsumsi daerah yang semakin meningkat, karena banyaknya daerah yang baru melakukan konversi minyak tanah ke elpiji. Sedangkan untuk distrubisi, perseroan tetap merujuk pada kuota yang telah ditetapkan.

Ali juga menjelaskan, kelangkaan elpiji 3 kg disebabkan karena banyak industri menggunakan elpiji 3 kg. Padahal tidak termasuk dalam kriteria penggunanya.

Kendati demikian, Pertamina juga telah melakukan operasi pasar untuk mengendalikan peningkatan harga eceran dan mengurangi mata rantai distribusi.

Disamping itu, Pertamina juga telah melakukan penataan dan penertiban jalur distribusi agen dan pangkalan melalui identifikasi wilayah penjualan via warna plastic wrap tabung elpiji 3 kg. Selain itu, perseroan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengawasan jalur distribusi, serta penertiban segmen konsumen yang tidak termasuk kriteria pengguna melalui pemasangan stiker edukasi di lokasi konsumen.

Saat ini, imbuh Ali, pasokan elpiji 3 kg dan 12 kg masih dalam kondisi aman. Adapun stok cadangan ukuran 12 kg berada di level 40.000. Sedangkan rata-rata kebutuhan elpiji di Jakarta hanya 250.000 per hari. "Kami akan menindak tegas agen yang melakukan penyelewengan dalam menyalurkan elpiji 3 kg," katanya.