Firmanzah: BBM naik, subsidi jadi tepat sasaran
Jum'at, 14 Juni 2013 - 10:33 WIB
Firmanzah: BBM naik, subsidi jadi tepat sasaran
A
A
A
Sindonews.com - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah menjelaskan, penyusunan APBN-P 2013 yang di dalamnya terdapat program penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) secara terbatas dan terukur, dilakukan pemerintah dengan maksud agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
“Langkah ini diambil agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran, mengedepankan azas keadilan, dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan karena selama ini subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu dikurangi, dan dialokasikan ke program-program yang lebih tepat sasaran,” kata Firmanzah dikutip dari situs Setkab, Jumat (14/6/2013).
Firmanzah menyambut baik keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang mematok besaran anggaran subsidi BBM, elpiji (LPG), dan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar Rp199,850 triliun, yang berarti lebih rendah dari RAPBN-P yang diajukan sebelumnya, sebesar Rp209,915 triliun.
Demikian juga terhadap keputusan Badan Anggaran DPR menyangkut alokasi anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,3 triliun atau lebih hemat Rp2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp11,625 triliun.
Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun
Dengan adanya realokasi anggaran itu, kata Firmanzah, pemerintah lebih memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, penyediaan dan ketersediaan air bersih di pedesaan, yang mana ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan utk perbaikan kualitas hidup mereka.
Diakui Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat kelompok miskin dan hampir miskin. Oleh karena itu perlu ada bantuan sementara yang diberikan dalam kurun waktu tertentu, agar mereka mampu menyesuaikan daya beli akibat naiknya harga-harga barang. “Ini merupakan filosofi dari bantuan langsung sementara,” tukas Firmanzah.
Menurut Firmanzah, di sejumlah negara mekanisme bantuan langsung sementara ini juga dilakukan ketika penyesuaian harga BBM dilakukan. Indonesia pun juga pernah melakukan hal yang sama pada tahun 2008, dan terbukti sangat membantu masyarakat kel miskin dan hampir miskin dalam menyesuaikan kebutuhan hidup.
Selain program perlindungan masyarakat , menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini, program pengentasan kemiskinan juga terus berjalan melalui program 4 kluster, seperti penyediaan KUR, PNP Mandiri, Raskin, penyediaan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, penyediaan air bersih, dan sejumlah proram pem berdayaan lainnya.
“Langkah ini diambil agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran, mengedepankan azas keadilan, dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan karena selama ini subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu dikurangi, dan dialokasikan ke program-program yang lebih tepat sasaran,” kata Firmanzah dikutip dari situs Setkab, Jumat (14/6/2013).
Firmanzah menyambut baik keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang mematok besaran anggaran subsidi BBM, elpiji (LPG), dan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar Rp199,850 triliun, yang berarti lebih rendah dari RAPBN-P yang diajukan sebelumnya, sebesar Rp209,915 triliun.
Demikian juga terhadap keputusan Badan Anggaran DPR menyangkut alokasi anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,3 triliun atau lebih hemat Rp2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp11,625 triliun.
Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun
Dengan adanya realokasi anggaran itu, kata Firmanzah, pemerintah lebih memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, penyediaan dan ketersediaan air bersih di pedesaan, yang mana ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan utk perbaikan kualitas hidup mereka.
Diakui Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat kelompok miskin dan hampir miskin. Oleh karena itu perlu ada bantuan sementara yang diberikan dalam kurun waktu tertentu, agar mereka mampu menyesuaikan daya beli akibat naiknya harga-harga barang. “Ini merupakan filosofi dari bantuan langsung sementara,” tukas Firmanzah.
Menurut Firmanzah, di sejumlah negara mekanisme bantuan langsung sementara ini juga dilakukan ketika penyesuaian harga BBM dilakukan. Indonesia pun juga pernah melakukan hal yang sama pada tahun 2008, dan terbukti sangat membantu masyarakat kel miskin dan hampir miskin dalam menyesuaikan kebutuhan hidup.
Selain program perlindungan masyarakat , menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini, program pengentasan kemiskinan juga terus berjalan melalui program 4 kluster, seperti penyediaan KUR, PNP Mandiri, Raskin, penyediaan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, penyediaan air bersih, dan sejumlah proram pem berdayaan lainnya.
(gpr)
Lihat Juga :
