Kementerian PDT hanya entaskan 17% kabupaten tertinggal
Kementerian PDT hanya entaskan 17% kabupaten tertinggal
A
A
A
Sindonews.com - Komisi V DPR RI kecewa dengan kinerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Kementerian ini diperkirakan tidak bisa meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 151 kabupaten menjadi 72,2 dari posisi 65,77 di 2009.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) V Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sigit Sosiantomo mengungkapkan, dari 183 daerah tertinggal yang akan dientaskan, hanya 32 atau hanya sekitar 17 persen kabupaten yang sudah mencapai target IPM sesuai RPJMN 2010-2014.
"Kami kecewa dengan kinerja Kementerian PDT. Dari 183 kabupaten tertinggal, hingga 2013 baru 32 kabupaten yang sudah mencapai IPM 72,2. Itu artinya, hanya 17 persen kabupaten yang sudah berhasil ditingkatkan IPM-nya," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Sementara sisanya 151 kabupaten angka IPM-nya masih dibawah standar RPJMN. Bahkan menurut dia mungkin saja ada kabupaten yang mengalami kemunduran karena masih ada 18 kabupaten yang IPM-nya dibawah IPM tahun 2009 yaitu 65,77.
Kekecewaan Komisi V terhadap kinerja KPDT tersebut cukup beralasan mengingat selama 2009-2013 pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp6 triliun. Jika anggaran Rp6 triliun tersebut dibagi rata kepada 183 kabupaten, berarti setiap kabupaten sudah mendapat alokasi dana sebesar Rp32 miliar lebih.
Namun, kinerja pengentasannya daerah tertinggal masih sangat rendah. Dalam laporannya kepada Komisi V, KPDT memperkirakan hanya mampu mengentaskan 69 kabupaten tertinggal atau hanya sekitar 37 persen dari target RPJMN 183 kabupaten.
Tidak hanya IPM yang menjadi tolok ukur kinerja pengentasan daerah tertinggal, pertumbuhan ekonomi dan prosentasi jumlah penduduk miskin juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan kualitas daerah tertinggal.
Untuk Pertumbuhan ekonomi, dari 183 kabupaten, hanya 48 kabupaten yang sudah mencapai pertumbuhan ekonomi 7,1 persen dari kondisi awal 5,84 persen. Sementara sisanya 135 kabupaten pertumbuhan ekonominya masih belum mencapai target.
Sementara itu, berdasarkan hasil midterm review yang dilakukan oleh Bappenas, dari 183 kabupaten tertinggal, KPDT diperkirakan hanya mampu mengeluarkan 50 kabupaten, itu pun dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, IPM dan penduduk miskin yang masih jauh dibawah target RPJMN.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Bappenas mengetimasi pencapaian hingga 2014 hanya 6,32 persen dari target 7,1 persen, presentasi penduduk miskin hanya mampu terdongkrak menjadi 16,64 persen dari target 20,19 persen dan IPM hanya 68,46 dari target 72,2.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) V Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sigit Sosiantomo mengungkapkan, dari 183 daerah tertinggal yang akan dientaskan, hanya 32 atau hanya sekitar 17 persen kabupaten yang sudah mencapai target IPM sesuai RPJMN 2010-2014.
"Kami kecewa dengan kinerja Kementerian PDT. Dari 183 kabupaten tertinggal, hingga 2013 baru 32 kabupaten yang sudah mencapai IPM 72,2. Itu artinya, hanya 17 persen kabupaten yang sudah berhasil ditingkatkan IPM-nya," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Sementara sisanya 151 kabupaten angka IPM-nya masih dibawah standar RPJMN. Bahkan menurut dia mungkin saja ada kabupaten yang mengalami kemunduran karena masih ada 18 kabupaten yang IPM-nya dibawah IPM tahun 2009 yaitu 65,77.
Kekecewaan Komisi V terhadap kinerja KPDT tersebut cukup beralasan mengingat selama 2009-2013 pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp6 triliun. Jika anggaran Rp6 triliun tersebut dibagi rata kepada 183 kabupaten, berarti setiap kabupaten sudah mendapat alokasi dana sebesar Rp32 miliar lebih.
Namun, kinerja pengentasannya daerah tertinggal masih sangat rendah. Dalam laporannya kepada Komisi V, KPDT memperkirakan hanya mampu mengentaskan 69 kabupaten tertinggal atau hanya sekitar 37 persen dari target RPJMN 183 kabupaten.
Tidak hanya IPM yang menjadi tolok ukur kinerja pengentasan daerah tertinggal, pertumbuhan ekonomi dan prosentasi jumlah penduduk miskin juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan kualitas daerah tertinggal.
Untuk Pertumbuhan ekonomi, dari 183 kabupaten, hanya 48 kabupaten yang sudah mencapai pertumbuhan ekonomi 7,1 persen dari kondisi awal 5,84 persen. Sementara sisanya 135 kabupaten pertumbuhan ekonominya masih belum mencapai target.
Sementara itu, berdasarkan hasil midterm review yang dilakukan oleh Bappenas, dari 183 kabupaten tertinggal, KPDT diperkirakan hanya mampu mengeluarkan 50 kabupaten, itu pun dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, IPM dan penduduk miskin yang masih jauh dibawah target RPJMN.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Bappenas mengetimasi pencapaian hingga 2014 hanya 6,32 persen dari target 7,1 persen, presentasi penduduk miskin hanya mampu terdongkrak menjadi 16,64 persen dari target 20,19 persen dan IPM hanya 68,46 dari target 72,2.
(gpr)
Explore More