Kemenpera akan beri bantuan 3.606 masyarakat Brebes
Kemenpera akan beri bantuan 3.606 masyarakat Brebes
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2013 akan menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 3.606 masyarakat miskin di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Adanya BSPS tersebut diharapkan dapat menuntaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bulakamba, sehingga tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang menghuni rumah tidak layak.
Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari mengatakan bahwa Kemenpera pada tahun ini telah menetapkan sebanyak 3.606 masyarakat miskin di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yang akan menerima BSPS.
"Kami berharap bantuan perumahan swadaya ini bisa membantu Pemda (pemerintah daerah) dalam menuntaskan rumah tidak layak yang dimiliki masyarakat," ujar Jamil dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Jamil menuturkan, jumlah warga yang mendapat bantuan tersebut berdasarkan pada usulan dan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Brebes. Selain itu, Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan menjadi lokasi quick wins MP3KI dan lokasi percontohan sinergi antar sektor dalam percepatan pengurangan kemiskinan tahun 2013.
Para penerima BSPS di daerah tersebut, imbuh Jamil, akan menerima dana sekitar Rp7,5 juta sampai dengan Rp15 juta per unit rumah. Selain itu, Kemenpera juga memberikan bantuan pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk 500 unit rumah yang menerima BSPS, 12 MCK Komunal dan 43 Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk mendukung infrastruktur perumahan di Kecamatan Bulakamba.
Dia juga meminta agar bantuan dari Kemenpera ini bisa meningkatkan pastisipasi masyarakat dan pemda untuk meningkatkan kualitas rumah yang merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat secara swadaya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bertumpu pada jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Saya hanya berpesan agar semua pihak terkait program BSPS ini bisa saling mendukung dan menjadi pengawas terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan tepat waktu dan tepat penggunaan," ujarnya.
Selain itu, dia meminta kepada masyarakat, tenaga pendamping, aparat desa serta pemda untuk bekerja sama dalam menghalangi penyimpangan-penyimpangan termasuk pungutan oleh pihak manapun dan kemungkinan mark-up harga material bangunan.
Adanya BSPS tersebut diharapkan dapat menuntaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bulakamba, sehingga tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang menghuni rumah tidak layak.
Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari mengatakan bahwa Kemenpera pada tahun ini telah menetapkan sebanyak 3.606 masyarakat miskin di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yang akan menerima BSPS.
"Kami berharap bantuan perumahan swadaya ini bisa membantu Pemda (pemerintah daerah) dalam menuntaskan rumah tidak layak yang dimiliki masyarakat," ujar Jamil dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Jamil menuturkan, jumlah warga yang mendapat bantuan tersebut berdasarkan pada usulan dan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Brebes. Selain itu, Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan menjadi lokasi quick wins MP3KI dan lokasi percontohan sinergi antar sektor dalam percepatan pengurangan kemiskinan tahun 2013.
Para penerima BSPS di daerah tersebut, imbuh Jamil, akan menerima dana sekitar Rp7,5 juta sampai dengan Rp15 juta per unit rumah. Selain itu, Kemenpera juga memberikan bantuan pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk 500 unit rumah yang menerima BSPS, 12 MCK Komunal dan 43 Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk mendukung infrastruktur perumahan di Kecamatan Bulakamba.
Dia juga meminta agar bantuan dari Kemenpera ini bisa meningkatkan pastisipasi masyarakat dan pemda untuk meningkatkan kualitas rumah yang merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat secara swadaya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bertumpu pada jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Saya hanya berpesan agar semua pihak terkait program BSPS ini bisa saling mendukung dan menjadi pengawas terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan tepat waktu dan tepat penggunaan," ujarnya.
Selain itu, dia meminta kepada masyarakat, tenaga pendamping, aparat desa serta pemda untuk bekerja sama dalam menghalangi penyimpangan-penyimpangan termasuk pungutan oleh pihak manapun dan kemungkinan mark-up harga material bangunan.
(rna)
Explore More