Pemerintah diminta segera selesaikan soal pangan
Jum'at, 14 Juni 2013 - 13:15 WIB
Pemerintah diminta segera selesaikan soal pangan
A
A
A
Sindonews.com - Ekonom Didik J Rachbini mengatakan, masih banyak permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya produksi bahan pangan, sehingga berujung inflasi.
"Ada masalah lahan di mana kepemilikan lahan petani sangat rendah karena pemilik lahan ternyata korporasi, konversi lahan pertanian ke sektor lainnya mencapai 113 ribu hektar/tahun, pembangunan dan pembukaan lahan baru sangat lamban dan sulit diwujudkan, dan yang terakhir dana APBN untuk cetak sawah tidak terpakai," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Karena itu, Didik meminta pemerintah melakukan hal-hal untuk merevitalisasi sektor pertanian Indonesia dengan berbagai langkah.
"Diantaranya perluasan lahan pertanian pengganti lahan produksi yang sekarang jadi perumahan seluas 113 ribu hektar harus ada angarannya," ujarnya.
Dia juga merekomendasikan pembangunan lahan pertanian baru di Maluku, Seram, dan Papua. Pihaknya meminta pemerintah memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk dapat dimaksimalkan.
"Lalu untuk menjaga stabilitas harga pangan, peranan Bulog harus meningkat dan diperkuat dengan anggaran negara," tegasnya.
Terakhir, Didik meminta pemerintah untuk meningkatkan dan memperkuat kelembagaan pertanian dengan cara membangun pasar petani di kawasan yang luas bisa menampung petani di tingkat propinsi.
"Inflasi tahun ini akan tinggi karena kita tertekan akibat sektor finansial yang diakibatkan impor minyak yang juga tinggi. Karena itu kita harus menjaga suplai pangan dan memperkuat kembali sektor pertanian kita karena tidak ada negara yang kuat tanpa ditopang sektor pertanian yang juga kuat," pungkas dia.
"Ada masalah lahan di mana kepemilikan lahan petani sangat rendah karena pemilik lahan ternyata korporasi, konversi lahan pertanian ke sektor lainnya mencapai 113 ribu hektar/tahun, pembangunan dan pembukaan lahan baru sangat lamban dan sulit diwujudkan, dan yang terakhir dana APBN untuk cetak sawah tidak terpakai," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Karena itu, Didik meminta pemerintah melakukan hal-hal untuk merevitalisasi sektor pertanian Indonesia dengan berbagai langkah.
"Diantaranya perluasan lahan pertanian pengganti lahan produksi yang sekarang jadi perumahan seluas 113 ribu hektar harus ada angarannya," ujarnya.
Dia juga merekomendasikan pembangunan lahan pertanian baru di Maluku, Seram, dan Papua. Pihaknya meminta pemerintah memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk dapat dimaksimalkan.
"Lalu untuk menjaga stabilitas harga pangan, peranan Bulog harus meningkat dan diperkuat dengan anggaran negara," tegasnya.
Terakhir, Didik meminta pemerintah untuk meningkatkan dan memperkuat kelembagaan pertanian dengan cara membangun pasar petani di kawasan yang luas bisa menampung petani di tingkat propinsi.
"Inflasi tahun ini akan tinggi karena kita tertekan akibat sektor finansial yang diakibatkan impor minyak yang juga tinggi. Karena itu kita harus menjaga suplai pangan dan memperkuat kembali sektor pertanian kita karena tidak ada negara yang kuat tanpa ditopang sektor pertanian yang juga kuat," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
