Ahok: Orang miskin tak butuh BBM
Ahok: Orang miskin tak butuh BBM
A
A
A
Sindonews.com - Meski belum resmi di umumkan pemerintah pusat, rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah mendapat penolakan dari berbagai macam kalangan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat lain terkait kebijakan populis dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat miskin bukan harga BBM, melainkan harga kebutuhan pokok yang murah dan jaminan sosial lainnya.
"Karena orang miskin itu tidak butuh BBM. Orang miskin itu hanya butuh jaminan harga sembako yang tidak naik, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan dapat, dan jaminan tempat usaha dapat," ujar Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Meski demikian, secara pribadi Ahok sependapat dihilangkannya sistem subsidi BBM oleh pemerintah. Seharusnya, kata dia, subsidi BBM dikhususkan untuk masyarakat miskin. Namun, keberadaan subsidi BBM banyak dinikmati masyarakat yang tergolong mampu.
"Ya itu yang kita katakan, kita setuju tidak ada subsidi BBM. Karena orang miskin itu tidak butuh BBM," kata Ahok menegaskan.
Dia menuturkan, saat pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi opsi penanganan subsidi BBM kepada pemerintah daerah, Ahok yang mewakili Pemerintah DKI Jakarta lebih cepat mengatakan, kenaikan harga BBM pasti terjadi.
Sementara, permintaan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM yaitu dengan mengalihkan subsidi BBM untuk jaminan sosial termasuk subsidi transportasi massal. Tujuannya agar harga tetap terjangkau bagi masyarkat Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat lain terkait kebijakan populis dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan masyarakat miskin bukan harga BBM, melainkan harga kebutuhan pokok yang murah dan jaminan sosial lainnya.
"Karena orang miskin itu tidak butuh BBM. Orang miskin itu hanya butuh jaminan harga sembako yang tidak naik, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan dapat, dan jaminan tempat usaha dapat," ujar Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Meski demikian, secara pribadi Ahok sependapat dihilangkannya sistem subsidi BBM oleh pemerintah. Seharusnya, kata dia, subsidi BBM dikhususkan untuk masyarakat miskin. Namun, keberadaan subsidi BBM banyak dinikmati masyarakat yang tergolong mampu.
"Ya itu yang kita katakan, kita setuju tidak ada subsidi BBM. Karena orang miskin itu tidak butuh BBM," kata Ahok menegaskan.
Dia menuturkan, saat pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi opsi penanganan subsidi BBM kepada pemerintah daerah, Ahok yang mewakili Pemerintah DKI Jakarta lebih cepat mengatakan, kenaikan harga BBM pasti terjadi.
Sementara, permintaan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM yaitu dengan mengalihkan subsidi BBM untuk jaminan sosial termasuk subsidi transportasi massal. Tujuannya agar harga tetap terjangkau bagi masyarkat Jakarta.
(izz)
Explore More