Paket kompensasi sudah disepakati sebesar Rp27,9 T
Jum'at, 14 Juni 2013 - 16:25 WIB
Paket kompensasi sudah disepakati sebesar Rp27,9 T
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan, Panja B DPR RI sudah menyetujui paket dana kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp27,9 triliun.
"Terkait dengan kompensasi juga sudah disepakati secara umum paketnya sebesar Rp27,9 triliun yang terdiri dari BLSM sebesar Rp9,32 triliun, P4S (Raskin, PKH, dan BSM) sebesar Rp12,6 triliun dan program infrastruktur dasar sebesar Rp6 triliun. Semua itu sudah disetujui Panja sehingga total Rp27,9 triliun bisa disepakati," ujarnya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Mahendra menegaskan pemberian dana kompensasi tersebut dari segi penggunaannya merupakan stimulus bagi masyarakat. "Sebenarnya dari segi penggunaan oleh masyarakat yang akan mendapatkan program kompensasi itu, sifatnya hampir sama dengan stimulus," lanjutnya.
Dia juga menyebut pemberian dana kompensasi tersebut juga untuk mencegah dampak akibat inflasi kenaikan harga BBM, dan bagi masyarakat terbawah ini akan menjadi stimulus.
"Karena dengan begitu masyarakat dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merespons dan menghadapi kenaikan harga BBM. Tapi karena alokasi diberikan ke kelompok pendapatan rendah yang sebesar 25 persen tentu itu akan membuat pola pengeluaran rumah tangga itu dianggap sebagai stimulus," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah dan DPR-RI mencapai kesepakatan terhadap alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menjadi bagian penting paket kompensasi dan perlindungan sosial untuk menolong kelompok masyarakat kurang mampu yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, Banggar DPR dalam rapatnya Kamis (13/6/2013) siang menyepakati alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun atau lebih hemat Rp2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp11,625 triliun.
Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun.
“Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per bulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan,” kata Ahmadi Noor Supit, kemarin.
"Terkait dengan kompensasi juga sudah disepakati secara umum paketnya sebesar Rp27,9 triliun yang terdiri dari BLSM sebesar Rp9,32 triliun, P4S (Raskin, PKH, dan BSM) sebesar Rp12,6 triliun dan program infrastruktur dasar sebesar Rp6 triliun. Semua itu sudah disetujui Panja sehingga total Rp27,9 triliun bisa disepakati," ujarnya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Mahendra menegaskan pemberian dana kompensasi tersebut dari segi penggunaannya merupakan stimulus bagi masyarakat. "Sebenarnya dari segi penggunaan oleh masyarakat yang akan mendapatkan program kompensasi itu, sifatnya hampir sama dengan stimulus," lanjutnya.
Dia juga menyebut pemberian dana kompensasi tersebut juga untuk mencegah dampak akibat inflasi kenaikan harga BBM, dan bagi masyarakat terbawah ini akan menjadi stimulus.
"Karena dengan begitu masyarakat dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merespons dan menghadapi kenaikan harga BBM. Tapi karena alokasi diberikan ke kelompok pendapatan rendah yang sebesar 25 persen tentu itu akan membuat pola pengeluaran rumah tangga itu dianggap sebagai stimulus," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah dan DPR-RI mencapai kesepakatan terhadap alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menjadi bagian penting paket kompensasi dan perlindungan sosial untuk menolong kelompok masyarakat kurang mampu yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, Banggar DPR dalam rapatnya Kamis (13/6/2013) siang menyepakati alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun atau lebih hemat Rp2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp11,625 triliun.
Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun.
“Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per bulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan,” kata Ahmadi Noor Supit, kemarin.
(gpr)
