Ketua Banggar: Pemberian BLSM 4 bulan cegah politisasi

Sindonews.com - Walaupun pada awalnya khawatir Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit meyakini bahwa pemberian BLSM selama empat bulan dilakukan untuk mencegah hal-hal berbau politis.

"Kita memang awalnya khawatir pencitraan. Siapapun juga akan berpikir partai politik dengan memberikan cuma-cuma kan politis. Namun apabila (BLSM) diberikan tahun ini, masyarakat pasti sudah lupa di 2014. Tetapi kalau sampai tahun 2014 masih diberikan, maka akan berbahaya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Dia meminta BLSM hanya diberikan sampai September 2013 dan hanya berlaku selama inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Konsekuensi kenaikan harga BBM kan inflasi dan untuk mencegah orang miskin baru harus disiasati. Makanya selama empat bulan sampai september pemerintah berikan BLSM," tandas Ahmadi.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan terhadap alokasi anggaran untuk BLSM, yang menjadi bagian penting paket kompensasi dan perlindungan sosial untuk menolong kelompok masyarakat kurang mampu yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ahmadi seelumnya mengatakan, Banggar DPR dalam rapatnya pada Kamis (13/6/2013) siang menyepakati alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun atau lebih hemat Rp2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp11,625 triliun.

Sementara anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun.

“Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per bulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan,” kata dia.