Tiga fraksi tolak kenaikan BBM
Tiga fraksi tolak kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Rapat kerja (raker) antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah dalam rangka pembahasan terakhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 diwarnai pendapat mini fraksi. Tiga fraksi, yaitu PDIP, PKS dan Hanura terang-terangan menolak dinaikkanya harga bahan bakar minyak (BBM).
Fraksi Hanura yang diwakili oleh Nurdin Tampubolon menolak kenaikan harga BBM karena bertolak belakang dengan kemakmuran rakyat.
"Inflasi 7,2 persen akan menurunkan daya beli dan menambah orang miskin," ujar Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Fraksi PKS yang diwakili Yudi Widiana juga menolak kenaikan harga BBM, terutama berkaitan dengan bulan Ramadhan, Lebaran serta tahun ajaran baru.
"Pemerintah tidak mengalkulasi secara matang. Pemberian Kompensasi hanya berdimensi jangka pendek. Hal ini bisa menyebabkan ekspor kita makin jatuh, UMKM akan terpuruk dan sebagainya," kata Yudi.
Senada dengannya, Fraksi PDIP yang diwakili Said Muhammad Mulyadi juga menolak kenaikan harga BBM karena tidak memakmurkan rakyat.
"Apakah ini yang namanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat? Kalau pemerintah masih bisa subdsidi, itulah saatnya pemerintah harus menyubsidi masyarakat," tegasnya.
Dia juga menyebut angka inflasi sekitar 6 persen yang disodorkan PDIP adalah angka inflasi tanpa kenaikan harga BBM. Dia juga mengutarakan agar sejumlah desa diberi stimulus untuk melawan inflasi.
"Angka inflasi 6 persen itu dengan hitungan BBM tidak naik. Kita bahkan perlu perlu stimulus berbasis desa. Padat karya di 28 ribu desa untuk melawan inflasi. Yang pasti, PDIP punya postur tanpa kenaikan harga BBM," tandas Said.
Sementara, fraksi Gerindra yang diwakili Fary Djemi Francis secara umum menyetujui postur anggaran dan kenaikan harga BBM tetapi dia menolak pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Sebenarnya tidak sependapat BLSM karena politis menjelang pemilu, skema kompensasi benar-benar 'balsem' yang membuat ketergantungan. BLSM hanya tempatkan masyarakat penerima bantuan sebagai korban," ujarnya
Sedangkan fraksi PKB, PPP, PAN dan Demokrat menerima postur anggaran APBNP 2013 beserta kenaikan harga BBM.
Fraksi Hanura yang diwakili oleh Nurdin Tampubolon menolak kenaikan harga BBM karena bertolak belakang dengan kemakmuran rakyat.
"Inflasi 7,2 persen akan menurunkan daya beli dan menambah orang miskin," ujar Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Fraksi PKS yang diwakili Yudi Widiana juga menolak kenaikan harga BBM, terutama berkaitan dengan bulan Ramadhan, Lebaran serta tahun ajaran baru.
"Pemerintah tidak mengalkulasi secara matang. Pemberian Kompensasi hanya berdimensi jangka pendek. Hal ini bisa menyebabkan ekspor kita makin jatuh, UMKM akan terpuruk dan sebagainya," kata Yudi.
Senada dengannya, Fraksi PDIP yang diwakili Said Muhammad Mulyadi juga menolak kenaikan harga BBM karena tidak memakmurkan rakyat.
"Apakah ini yang namanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat? Kalau pemerintah masih bisa subdsidi, itulah saatnya pemerintah harus menyubsidi masyarakat," tegasnya.
Dia juga menyebut angka inflasi sekitar 6 persen yang disodorkan PDIP adalah angka inflasi tanpa kenaikan harga BBM. Dia juga mengutarakan agar sejumlah desa diberi stimulus untuk melawan inflasi.
"Angka inflasi 6 persen itu dengan hitungan BBM tidak naik. Kita bahkan perlu perlu stimulus berbasis desa. Padat karya di 28 ribu desa untuk melawan inflasi. Yang pasti, PDIP punya postur tanpa kenaikan harga BBM," tandas Said.
Sementara, fraksi Gerindra yang diwakili Fary Djemi Francis secara umum menyetujui postur anggaran dan kenaikan harga BBM tetapi dia menolak pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Sebenarnya tidak sependapat BLSM karena politis menjelang pemilu, skema kompensasi benar-benar 'balsem' yang membuat ketergantungan. BLSM hanya tempatkan masyarakat penerima bantuan sebagai korban," ujarnya
Sedangkan fraksi PKB, PPP, PAN dan Demokrat menerima postur anggaran APBNP 2013 beserta kenaikan harga BBM.
(rna)
Explore More