Dibanding BLSM, PDIP sarankan program padat karya
Dibanding BLSM, PDIP sarankan program padat karya
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dolfie OFP menganjurkan pemerintah melakukan program padat karya, yang hanya membutuhkan dana Rp6,9 triliun atau setara pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) selama tiga bulan.
"PDIP mengusulkan agar pemerintah membuat program padat karya yang hanya memakan biaya Rp6,9 triliun atau sama dengan pemberian BLSM selama tiga bulan dan dengan asumsi inflasi 6 persen," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Dia menyebut hal tersebut sudah dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 versi PDIP sebagai masukan untuk pemerintah.
Sebelumnya, dalam penyampaian pendapat mini fraksi, PDIP yang diwakili Said Muhammad Mulyadi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak memakmurkan rakyat.
"Apakah ini yang namanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat? Kalau pemerintah masih bisa subdsidi, itulah saatnya pemerintah harus menyubsidi masyarakat," tegasnya.
Dia menambahkan, angka inflasi sekitar 6 persen yang disodorkan PDIP adalah angka inflasi tanpa kenaikan harga BBM.
"Angka inflasi 6 persen itu dengan hitungan BBM tidak naik. Kita bahkan perlu perlu stimulus berbasis desa. Padat karya di 28 ribu desa untuk melawan inflasi. Yang pasti, PDIP punya postur tanpa kenaikan harga BBM," jelas Said.
"PDIP mengusulkan agar pemerintah membuat program padat karya yang hanya memakan biaya Rp6,9 triliun atau sama dengan pemberian BLSM selama tiga bulan dan dengan asumsi inflasi 6 persen," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Dia menyebut hal tersebut sudah dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 versi PDIP sebagai masukan untuk pemerintah.
Sebelumnya, dalam penyampaian pendapat mini fraksi, PDIP yang diwakili Said Muhammad Mulyadi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak memakmurkan rakyat.
"Apakah ini yang namanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat? Kalau pemerintah masih bisa subdsidi, itulah saatnya pemerintah harus menyubsidi masyarakat," tegasnya.
Dia menambahkan, angka inflasi sekitar 6 persen yang disodorkan PDIP adalah angka inflasi tanpa kenaikan harga BBM.
"Angka inflasi 6 persen itu dengan hitungan BBM tidak naik. Kita bahkan perlu perlu stimulus berbasis desa. Padat karya di 28 ribu desa untuk melawan inflasi. Yang pasti, PDIP punya postur tanpa kenaikan harga BBM," jelas Said.
(rna)
Explore More