DPR: Kenaikan BBM domain pemerintah
DPR: Kenaikan BBM domain pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menegaskan, DPR bukan sasaran yang tepat untuk dijadikan aksi demonstrasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, pemerintah yang seharusnya didemo, karena domain kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan oleh pemerintah.
"Domain kenaikan harga BBM bersubsidi bukan di DPR, tapi jelas di pemerintah," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Selain itu, Satya juga mempertanyakan dana kompensasi untuk diberikan kepada masyarakat pasca kenaikan harga BBM.
"Bisa saja sekarang pemerintah menaikkan harga BBM. Tapi setelah harganya naik akan ada jaminan sosial enggak?" imbuhnya.
Pihaknya juga meminta DPR siap dengan potur APBNP 2013 yang salah satunya berisi tentang pemberian dana kompensasi. Apabila pemerintah dan DPR tidak siap dengan postur tersebut, maka masyarakat boleh datang ke DPR untuk menyuarakan aspirasinya.
"Kalau pemerintah dan DPR tidak siapkan itu baru masyarakat silakan datang ke sini," pungkas dia.
Menurutnya, pemerintah yang seharusnya didemo, karena domain kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan oleh pemerintah.
"Domain kenaikan harga BBM bersubsidi bukan di DPR, tapi jelas di pemerintah," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Selain itu, Satya juga mempertanyakan dana kompensasi untuk diberikan kepada masyarakat pasca kenaikan harga BBM.
"Bisa saja sekarang pemerintah menaikkan harga BBM. Tapi setelah harganya naik akan ada jaminan sosial enggak?" imbuhnya.
Pihaknya juga meminta DPR siap dengan potur APBNP 2013 yang salah satunya berisi tentang pemberian dana kompensasi. Apabila pemerintah dan DPR tidak siap dengan postur tersebut, maka masyarakat boleh datang ke DPR untuk menyuarakan aspirasinya.
"Kalau pemerintah dan DPR tidak siapkan itu baru masyarakat silakan datang ke sini," pungkas dia.
(izz)
Explore More