Kebijakan pemerintah dinilai cenderung rugikan pengusaha
Senin, 17 Juni 2013 - 16:19 WIB
Kebijakan pemerintah dinilai cenderung rugikan pengusaha
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai kebijakan yang diterbitkan pemerintah cenderung merugikan pengusaha. Kebijakan pada sektor pajak, perizinan, lingkungan, justru memperlambat sektor industri mengembangkan usahanya.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik dan Fiskal, Haryadi Sukamdani mengakui, pasca bergulirnya reformasi, kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan legislatif, cenderung merugikan pengusaha. Padahal, sektor industri diklaim telah memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.
"Sebagian besar kebijakan yang muncul melalui sejumlah peraturan dari tingkat pusat atau daerah justru merugikan pengusaha. Ini kan kontra produktif dengan upaya pengusaha dalam memajukan ekonomi kita," jelasnya saat acara Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik di gadung Kadin Jawa Barat, Bandung, Senin (17/6/2013).
Dia mencontohkan, beberapa kebijakan yang kontraproduktif bagi dunia usaha yaitu terbitnya aturan tender Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk sektor farmasi. Kebijakan tersebut justru merugikan pengusaha farmasi.
Selain itu, kebijakan yang sering bersentuhan dengan sektor industri yaitu peraturan perizinan perumahan dan lingkungan kawasan industri. Begitupun dengan persoalan pajak, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Menurutnya, hampir setiap tahun pemerintah menaikkan PBB sekitar 10-15 persen. Efeknya, harga lahan naik. Kondisi tersebut memaksa pengusaha properti menaikkan harga kepada masyarakat. Dia justru beranggapan, pemerintah memarginisasi pajak dari masyarakat.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik dan Fiskal, Haryadi Sukamdani mengakui, pasca bergulirnya reformasi, kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan legislatif, cenderung merugikan pengusaha. Padahal, sektor industri diklaim telah memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.
"Sebagian besar kebijakan yang muncul melalui sejumlah peraturan dari tingkat pusat atau daerah justru merugikan pengusaha. Ini kan kontra produktif dengan upaya pengusaha dalam memajukan ekonomi kita," jelasnya saat acara Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik di gadung Kadin Jawa Barat, Bandung, Senin (17/6/2013).
Dia mencontohkan, beberapa kebijakan yang kontraproduktif bagi dunia usaha yaitu terbitnya aturan tender Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk sektor farmasi. Kebijakan tersebut justru merugikan pengusaha farmasi.
Selain itu, kebijakan yang sering bersentuhan dengan sektor industri yaitu peraturan perizinan perumahan dan lingkungan kawasan industri. Begitupun dengan persoalan pajak, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Menurutnya, hampir setiap tahun pemerintah menaikkan PBB sekitar 10-15 persen. Efeknya, harga lahan naik. Kondisi tersebut memaksa pengusaha properti menaikkan harga kepada masyarakat. Dia justru beranggapan, pemerintah memarginisasi pajak dari masyarakat.
(izz)
Lihat Juga :
