Armida koreksi pernyataan Rieke soal cakupan BLSM
Armida koreksi pernyataan Rieke soal cakupan BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana mengoreksi pernyataan Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka terkait dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurut Armida, bahwa angka 15,5 juta tersebut, cakupan rumah tangga dan bukan jumlah penduduk yang akan diberikan BLSM.
"Saya koreksi Mbak Rieke, angka 15,5 juta seolah-olah disebutnya sebagai 15,5 juta penduduk miskin. Padahal salah, 15,5 juta itu rumah tangga sasaran. Makanya dia bilang hanya 6,46 persen. Salah, 15,5 kali empat, itu asumsi rata-rata anggota rumah tangga, jadi sekitar 60 sekian juta, itu 25 persen jumlah penduduk," jelas Armida di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Rieke yang juga sebagai Anggota Fraksi PDIP mengatakan, harga BBM memberatkan rakyat. Dan pembagian BLSM kepada 15 juta rakyat juga dirasakan tidak adil.
"Kenaikan harga BBM akan memberatkan rakyat. Padahal jika dikaitkan ke pekerja formal 37 juta pekerja formal kenaikan gajinya hanya 18 persen per tahun. Sedangkan pembagian BLSM yang empat bulan hanya menyentuh 15 juta atau 6,46 persen dari 240 juta masyarakat Indonesia. Sementara ada 55 persen pekerja di Indonesia pendapatannya hanya di bawah Rp 500 ribu/bulan," terang Rieke.
Rieke menyarankan agar ada pemberian dana pro desa sebesar Rp6,9 triliun di 28 ribu desa dibanding pemberian BLSM.
"Jadi menurut kami bentuknya tidak BLSM, tetapi pro desa dengan anggaran Rp6,9 triliun. Ini bisa mencakup 28 ribu desa di Indonesia," pungkas Rieke.
Menurut Armida, bahwa angka 15,5 juta tersebut, cakupan rumah tangga dan bukan jumlah penduduk yang akan diberikan BLSM.
"Saya koreksi Mbak Rieke, angka 15,5 juta seolah-olah disebutnya sebagai 15,5 juta penduduk miskin. Padahal salah, 15,5 juta itu rumah tangga sasaran. Makanya dia bilang hanya 6,46 persen. Salah, 15,5 kali empat, itu asumsi rata-rata anggota rumah tangga, jadi sekitar 60 sekian juta, itu 25 persen jumlah penduduk," jelas Armida di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Rieke yang juga sebagai Anggota Fraksi PDIP mengatakan, harga BBM memberatkan rakyat. Dan pembagian BLSM kepada 15 juta rakyat juga dirasakan tidak adil.
"Kenaikan harga BBM akan memberatkan rakyat. Padahal jika dikaitkan ke pekerja formal 37 juta pekerja formal kenaikan gajinya hanya 18 persen per tahun. Sedangkan pembagian BLSM yang empat bulan hanya menyentuh 15 juta atau 6,46 persen dari 240 juta masyarakat Indonesia. Sementara ada 55 persen pekerja di Indonesia pendapatannya hanya di bawah Rp 500 ribu/bulan," terang Rieke.
Rieke menyarankan agar ada pemberian dana pro desa sebesar Rp6,9 triliun di 28 ribu desa dibanding pemberian BLSM.
"Jadi menurut kami bentuknya tidak BLSM, tetapi pro desa dengan anggaran Rp6,9 triliun. Ini bisa mencakup 28 ribu desa di Indonesia," pungkas Rieke.
(izz)
Explore More