Data KPS dan BLSM diperkirakan meleset 6%
Senin, 24 Juni 2013 - 18:50 WIB
Data KPS dan BLSM diperkirakan meleset 6%
A
A
A
Sindonews.com - Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Andi ZA Dulung mengatakan, data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diperkirakan meleset 6 persen dari angka yang seharusnya.
Menurut dia, ada ketidakakuratan data yang dipakai tersebut diakibatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima KPS dan BLSM adalah data per 2011.
"Tidak mungkin data akan sempurna 100 persen, tapi kami optimis ketidakakuratan akan terus menurun karena pembaharuan data dilakukan setiap tiga tahun sekali," jelasnya, Senin (24/6/2013).
Dia mengatakan, pada awal 2014 akan dilakukan pendataan baru untuk data BPS guna memperbarui penerimaan bantuan. Saat ini kantor pos sebagai penyalur KPS dan BLSM menggunakan mekanisme, di mana jika kartu tidak diterima langsung maka kartu akan kembali ke kantor pos hingga yang bersangkutan datang langsung untuk mengambilnya.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA), Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan sebaiknya dibuka pos pengaduan di tingkatan RT dan RW untuk mengantisipasi adanya kesalahan distribusi atau data. RT dan RW sebagai aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengawasan.
Sementara, terkait pengawasan, Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana mengatakan, pembayaran untuk BLSM 70 persen dilakukan di komunitas. Sedangkan 30 persen yang dilakukan di kantor pos.
Dengan mendatangi masyarakat secara langsung diharapkan sosialisasi dan pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan berkoordinasi dengan aparat desa atau RT dan RW.
"Data terus diperbaharui. Kalau ada perubahan data bisa datang kekantor pos atau ketua RT untuk melapor karena data akan terus dilaporkan perubahannya," terang dia.
Menurut dia, ada ketidakakuratan data yang dipakai tersebut diakibatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima KPS dan BLSM adalah data per 2011.
"Tidak mungkin data akan sempurna 100 persen, tapi kami optimis ketidakakuratan akan terus menurun karena pembaharuan data dilakukan setiap tiga tahun sekali," jelasnya, Senin (24/6/2013).
Dia mengatakan, pada awal 2014 akan dilakukan pendataan baru untuk data BPS guna memperbarui penerimaan bantuan. Saat ini kantor pos sebagai penyalur KPS dan BLSM menggunakan mekanisme, di mana jika kartu tidak diterima langsung maka kartu akan kembali ke kantor pos hingga yang bersangkutan datang langsung untuk mengambilnya.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA), Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan sebaiknya dibuka pos pengaduan di tingkatan RT dan RW untuk mengantisipasi adanya kesalahan distribusi atau data. RT dan RW sebagai aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengawasan.
Sementara, terkait pengawasan, Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana mengatakan, pembayaran untuk BLSM 70 persen dilakukan di komunitas. Sedangkan 30 persen yang dilakukan di kantor pos.
Dengan mendatangi masyarakat secara langsung diharapkan sosialisasi dan pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan berkoordinasi dengan aparat desa atau RT dan RW.
"Data terus diperbaharui. Kalau ada perubahan data bisa datang kekantor pos atau ketua RT untuk melapor karena data akan terus dilaporkan perubahannya," terang dia.
(izz)
