Ketersediaan pangan RI didominasi impor

Sindonews.com - Kebijakan impor pangan dinilai lebih berpihak pada pengusaha dan importir dibanding pada petani. Karena itu, pemerintah disarankan untuk segera mengurangi kebijakan impor pangan, meskipun kebijakan impor untuk meningkatkan ketersediaan pangan.

"Kebijakan impor pangan perlu segera ditinjau kembali, karena pemerintah terkesan tidak ada usaha untuk menghentikan dan mengurangi impor pangan. Kondisinya saat ini ketersediaan pangan di masyarakat didominasi pangan impor. Ini bukti kedaulatan dan kemandirian pangan belum ditegakkan," ujar Peneliti Pusat Pangan dan Gizi UGM, Umar Santoso di UGM, Kamis (4/7/2013).

Menurutnya, penyebab membanjirnya pangan impor karena masih minimnya komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan pangan. Padahal, faktor utama jika pemerintah ingin menegakkan kedaulatan pangan di negeri ini adalah political will yang kuat.

Selain itu, lanjut Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini, diperlukan upaya peningkatan luasan lahan pangan dan pengembangan industri hulu dan industri hilir pertanian.

Dia memaparkan, selain persoalan pangan, ketersediaan pangan dalam bentuk kalori pun belum merata, bahkan akses masyarakat terhadap pangan masih sangat buruk.

Umar mengatakan, sekitar 48 persen penduduk kelebihan asupan kalori, sementara 26 persen penduduk kekurangan kalori, karena faktor kemiskinan. Rendahnya aksesibilitas pangan tersebut mengancam penurunan komsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

"Kekurangan asupan gizi ini mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan kesehatan," kata dia.