Mendagri: Kesalahan pemberian BLSM, desa yang bersalah

Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, apabila ada kesalahan dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), maka hal itu adalah kesalahan dari desa (Kepala Desa).

"Ini kan PT Pos tinggal membayarkan saja. Kalau ada kesalahan, desalah yang disalahkan," ujarnya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Gamawan mengaku pemerintah telah menginventarisir daerah yang sudah mendapatkan BLSM dan yang belum mendapatkan. "Kemarin sudah kita rapatkan di tempat Pak Wapres (Boediono), daerah menginventarisasi siapa saja yang belum dapat dan siapa saja yang sudah. Kan sudah ada mekanismenya, siapa yang pantas menerima dan yang diusulkan siapa," jelasnya.

Namun dia mengakui apabila ada kesalahan dalam penyaluran pihaknya akan berusaha memperbaiki hal tersebut. "Kita tahulah kalau memang ada (kesalahan), sudah dirapatkan dan sudah difinalisasi semua," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gamawan mengungkapkan, penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama baru menyentuh angka 30 persen.

Gamawan berharap sampai dengan akhir bulan ini BLSM tahap pertama sudah dapat dicairkan seluruhnya. "BLSM semuanya baru sekitar 30 persen. Itu yang sudah dicairkan sampai minggu lalu. Kan ini berjalan terus. Harapannya bulan Juli selesai semuanya," ujar Gamawan.