Infrastruktur pelabuhan Priok tak siap antisipasi arus barang
Senin, 08 Juli 2013 - 19:26 WIB
Infrastruktur pelabuhan Priok tak siap antisipasi arus barang
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan, peningkatan arus barang baik domestik maupun luar negeri yang mencapai di atas 20 persen, tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Dwelling time terjadi karena beberapa faktor, salah satu yang paling dominan adalah ketidaksiapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi arus barang. Sudah tahu, dalam tiga tahun terakhir, arus barang meningkat tetapi infrastruktur di Priok jalan di tempat," kata Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Iskandar Zulkarnain dalam rilisnya, Senin (8/7/2013).
Menurutnya, apa yang diminta Presiden dan Menteri Kordinator Perekonomian agar Dwelling Time bisa ditekan menjadi tiga hari, tidak serius dijalankan oleh PT Pelindo II, Otoritas Pelabuhan atau pejabat lainnya terkait pelabuhan.
"Sekarang, yang rugi adalah pelaku usaha, baik pemilik barang, pelayaran, pelaku logistik dan transportasi darat. Sedangkan yang untung otomatis Pelindo II karena peti kemas semakin lama di pelabuhan, tarifnya progresif dan semakin mahal dan memberikan kontribusi keuntungan bersih, tanpa ada investasi," jelas dia.
Iskandar mengatakan, pelaku logistik pesimistis akan ada solusi cerdas atas masalah ini. Kecuali pihak-pihak terkait bisa belajar fokus kepada job bisnis dan tugasnya. Bea cukai fokus kepada sektornya dengan memaksimalkan proses pemeriksaan barang pada jalur merah lebih cepat.
"Sedangkan Pelindo II fokus pada tugasnya dalam mengawal kelancaran arus barang, jangan mencari untung terus, apalagi ekspansi ke sektor yang tidak perlu karena bisa diusahakan swasta. Sedangkan di depan matanya sendiri tidak beres. Perbanyak swasta nasional membantu mengembangkan pelabuhan, jangan di makan sendiri," katanya.
Sementara, kata dia, Otoritas Pelabuhan harus tegas dalam menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah di pelabuhan. Karantina juga agar diberdayakan negara, beri kesempatan untuk mereformulasi perannya agar mampu menjawab tuntutan zaman.
"Berdayakan back up area, jangan takut kepada Operator Pelabuhan. Jika semua sudah berjalan seimbang, saya yakin masalah dwelling time akan selesai. Tapi perlu diingat bahwa situasi pelabuhan lainnya juga sama," ujarnya.
Dia mencontohkan, antrean kapal di Pelabuhan Panjang, Lampung, sangat tinggi bahkan mencapai 20 kapal, begitu juga di Pelabuhan Teluk Bayur, Jambi, Palembang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Semua pelabuhan utama ini, masih bermasalah dan yang paling besar masalahnya ada di Pelabuhan Priok.
"Dwelling time terjadi karena beberapa faktor, salah satu yang paling dominan adalah ketidaksiapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi arus barang. Sudah tahu, dalam tiga tahun terakhir, arus barang meningkat tetapi infrastruktur di Priok jalan di tempat," kata Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Iskandar Zulkarnain dalam rilisnya, Senin (8/7/2013).
Menurutnya, apa yang diminta Presiden dan Menteri Kordinator Perekonomian agar Dwelling Time bisa ditekan menjadi tiga hari, tidak serius dijalankan oleh PT Pelindo II, Otoritas Pelabuhan atau pejabat lainnya terkait pelabuhan.
"Sekarang, yang rugi adalah pelaku usaha, baik pemilik barang, pelayaran, pelaku logistik dan transportasi darat. Sedangkan yang untung otomatis Pelindo II karena peti kemas semakin lama di pelabuhan, tarifnya progresif dan semakin mahal dan memberikan kontribusi keuntungan bersih, tanpa ada investasi," jelas dia.
Iskandar mengatakan, pelaku logistik pesimistis akan ada solusi cerdas atas masalah ini. Kecuali pihak-pihak terkait bisa belajar fokus kepada job bisnis dan tugasnya. Bea cukai fokus kepada sektornya dengan memaksimalkan proses pemeriksaan barang pada jalur merah lebih cepat.
"Sedangkan Pelindo II fokus pada tugasnya dalam mengawal kelancaran arus barang, jangan mencari untung terus, apalagi ekspansi ke sektor yang tidak perlu karena bisa diusahakan swasta. Sedangkan di depan matanya sendiri tidak beres. Perbanyak swasta nasional membantu mengembangkan pelabuhan, jangan di makan sendiri," katanya.
Sementara, kata dia, Otoritas Pelabuhan harus tegas dalam menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah di pelabuhan. Karantina juga agar diberdayakan negara, beri kesempatan untuk mereformulasi perannya agar mampu menjawab tuntutan zaman.
"Berdayakan back up area, jangan takut kepada Operator Pelabuhan. Jika semua sudah berjalan seimbang, saya yakin masalah dwelling time akan selesai. Tapi perlu diingat bahwa situasi pelabuhan lainnya juga sama," ujarnya.
Dia mencontohkan, antrean kapal di Pelabuhan Panjang, Lampung, sangat tinggi bahkan mencapai 20 kapal, begitu juga di Pelabuhan Teluk Bayur, Jambi, Palembang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Semua pelabuhan utama ini, masih bermasalah dan yang paling besar masalahnya ada di Pelabuhan Priok.
(izz)
Lihat Juga :
