Distribusi BBM Karimunjaya perlu perlakuan khusus

Sindonews.com - Wakil Ketua DPRD Jepara, Aris Isnandar mengatakan, penataan pola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Karimunjawa dari hulu ke hilir memang harus ditata ulang. Meski begitu, pihaknya berharap ada perlakuan khusus untuk Karimunjawa.

Sebab fakta di lapangan menunjukkan jika sarana prasarana terkait distribusi BBM ke Karimunjawa memang belum memadai. “Jangan saklek menetapkan aturan. Memang selama ini alat angkut BBM tidak sesuai standar karena adanya memang itu. Kalau main tangkap dan sita, bisa menghambat aktivitas warga Karimunjawa,” ujarnya di Jepara, Selasa (9/7/2013).

Kalangan DPRD, kata Aris, menyayangkan kurangnya komunikasi yang dijalin pihak Pemkab Jepara. Menurutnya jika sejak awal pemkab pro aktif dengan berbagai pihak terkait, maka persoalan terhambatnya pasokan BBM Karimunjawa tidak terjadi.

“Pemkab mestinya juga berkomunikasi dengan Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat. Kalau memang pemkab punya anggaran untuk mengatasi persoalan ini tidak masalah, kalau tidak maka mestinya bisa meminta bantuan provinsi atau pusat,” tandasnya.

Sebelumnya, Proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) “jatah” Kepulauan Karimunjawa turut wilayah Kabupaten Jepara hingga kini masih berjalan semrawut. Perlu penataan ulang mulai dari hulu hingga hilir, agar sekitar 10 ribu warga kepulauan yang ada di Laut Jawa tersebut dapat menikmati BBM layaknya warga lain yang tinggal di daratan Jepara.

Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, saat ini sistem distribusi BBM ke Karimunjawa memang masih belum tertib. Padahal tiap bulan, jatah BBM Karimunjawa mencapai 150 ribu liter.

Menurut Subroto, ada sejumlah persoalan terkait distribusi tersebut, mulai dari armada pengangkut, harga eceran tertinggi (HET), pihak penyalur BBM, rekomendasi dinas terkait dan lain sebagainya.

Untuk armada pengangkut misalnya, hingga kini belum ada kapal sesuai standar yang diperuntukkan khusus untuk mengangkut BBM tersebut. Akibatnya hingga saat ini, BBM masih diangkut dengan kapal-kapal milik nelayan. Selain itu, urusan harga juga menjadi persoalan tersendiri.