Hatta restui BPK audit investigasi Tanjung Priok
Rabu, 10 Juli 2013 - 15:37 WIB
Hatta restui BPK audit investigasi Tanjung Priok
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koorinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyambut baik rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi pelabuhan Tanjung Priok terkait lamanya waktu inap barang (dwelling time).
"Bagus, bagus, saya setuju sekali. Silakan dilakukan audit, karena di situ banyak hal yang harus kita periksa," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Sebelumnya, BPK berencana melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau yang biasa disebut audit investigasi terhadap kinerja pelayanan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut dilakukan BPK terkait lamanya waktu tunggu (inap) kontainer atau dwelling time barang impor.
Ketua BPK, Hadi Poernomo menyatakan, PDTT tersebut segera dilakukan BPK untuk melihat secara menyeluruh dan komprehensif pihak-pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pengeluaran barang impor.
"BPK segera melakukan PDTT untuk kasus dwelling time yang ramai diberitakan media dalam sepekan terakhir ini," ujarnya hadi dalam siaran persnya kemarin.
Hadi mengatakan, masalah terlalu lamanya dwelling time adalah masalah klasik bertahun-tahun yang waktunya gagal diperpendek. "Bahkan dalam satu semester terakhir semakin menjadi-jadi," katanya.
"Bagus, bagus, saya setuju sekali. Silakan dilakukan audit, karena di situ banyak hal yang harus kita periksa," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Sebelumnya, BPK berencana melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau yang biasa disebut audit investigasi terhadap kinerja pelayanan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut dilakukan BPK terkait lamanya waktu tunggu (inap) kontainer atau dwelling time barang impor.
Ketua BPK, Hadi Poernomo menyatakan, PDTT tersebut segera dilakukan BPK untuk melihat secara menyeluruh dan komprehensif pihak-pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pengeluaran barang impor.
"BPK segera melakukan PDTT untuk kasus dwelling time yang ramai diberitakan media dalam sepekan terakhir ini," ujarnya hadi dalam siaran persnya kemarin.
Hadi mengatakan, masalah terlalu lamanya dwelling time adalah masalah klasik bertahun-tahun yang waktunya gagal diperpendek. "Bahkan dalam satu semester terakhir semakin menjadi-jadi," katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
