Hatta Rajasa pikir-pikir kembalikan kewenangan Bulog
Rabu, 10 Juli 2013 - 16:53 WIB
Hatta Rajasa pikir-pikir kembalikan kewenangan Bulog
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku mendapatkan beberapa masukan untuk mengembalikan kewenangan Bulog seperti dulu, sebagai stabilisator harga komoditas atau sembako.
Namun, dia meminta governance (tata kelola) Bulog diperbaiki agar dapat berjalan efektif. Saat ini kewenangan stabilisator Bulog hanya berdasarkan penugasan pemerintah seperti beras, kedelai, dan terakhir daging.
"Fungsi Bulog banyak yang minta untuk ditambah. Sebenarnya fungsi stabilisator Bulog cukup bagus, hanya saja jangan tergantung APBN. Karena dulu Bulog juga melakukan hal yang sama, tapi karena governance-nya enggak baik, akhirnya tidak efektif," katanya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Meski demikian, Hatta tidak mempermasalahkan fungsi komersial Bulog seperti sekarang ini. Namun, dia berharap fungsi stabilisator Bulog kembali diperkuat.
"Menurut saya sambil kita perkuat fungsi stabilisatornya Bulog, lebih baik juga menjalankan fungsi komersial. Kalau dulu kan penugasan yang menggunakan APBN, moral hazard-nya tinggi lagipula sekarang belum tentu APBN kita tersedia," pungkas Hatta.
Namun, dia meminta governance (tata kelola) Bulog diperbaiki agar dapat berjalan efektif. Saat ini kewenangan stabilisator Bulog hanya berdasarkan penugasan pemerintah seperti beras, kedelai, dan terakhir daging.
"Fungsi Bulog banyak yang minta untuk ditambah. Sebenarnya fungsi stabilisator Bulog cukup bagus, hanya saja jangan tergantung APBN. Karena dulu Bulog juga melakukan hal yang sama, tapi karena governance-nya enggak baik, akhirnya tidak efektif," katanya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Meski demikian, Hatta tidak mempermasalahkan fungsi komersial Bulog seperti sekarang ini. Namun, dia berharap fungsi stabilisator Bulog kembali diperkuat.
"Menurut saya sambil kita perkuat fungsi stabilisatornya Bulog, lebih baik juga menjalankan fungsi komersial. Kalau dulu kan penugasan yang menggunakan APBN, moral hazard-nya tinggi lagipula sekarang belum tentu APBN kita tersedia," pungkas Hatta.
(izz)
Lihat Juga :
