FS dipastikan dua tahun, groundbreaking JSS 2015
Selasa, 16 Juli 2013 - 16:44 WIB
FS dipastikan dua tahun, groundbreaking JSS 2015
A
A
A
Sindonews.com - Estimasi realisasi pelaksanaan studi kelayakan (Feasibility Study/FSS) Jembatan Selat Sunda (JSS) dikhawatirkan meleset dari sasaran.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Regional, Luky Eko Wuryanto menyebut, biaya FS untuk JSS bisa melebihi Rp2 triliun, dan lamanya bisa dua tahun. Artinya, bukan setahun seperti yang diungkapkan banyak pihak selama ini.
"Ongkos FS bisa melebihi Rp2 triliun. Sedangkan selesainya enggak mungkin setahun, dua tahun itu minimal dan juga maksimal," ujar Luky di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Secara otomatis Luky mengakui bahwa groundbreaking JSS yang sedianya dilakukan pada 2014 harus molor menjadi 2015. "Ya, groundbreaking JSS akan molor pastinya," imbuh dia.
Sementara, mengenai BUMN yang akan berkolaborasi dengan pemrakarsa dalam FS ini, Luky belum mengetahuinya. Tetapi dia membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh BUMN dan bukan BUMN karya saja.
"Apabila mereka minat dan punya uang, mereka boleh masuk. Enggak hanya BUMN yang punya kemampuan untuk konstruksi saja," jelas Luky.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Regional, Luky Eko Wuryanto menyebut, biaya FS untuk JSS bisa melebihi Rp2 triliun, dan lamanya bisa dua tahun. Artinya, bukan setahun seperti yang diungkapkan banyak pihak selama ini.
"Ongkos FS bisa melebihi Rp2 triliun. Sedangkan selesainya enggak mungkin setahun, dua tahun itu minimal dan juga maksimal," ujar Luky di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2013).
Secara otomatis Luky mengakui bahwa groundbreaking JSS yang sedianya dilakukan pada 2014 harus molor menjadi 2015. "Ya, groundbreaking JSS akan molor pastinya," imbuh dia.
Sementara, mengenai BUMN yang akan berkolaborasi dengan pemrakarsa dalam FS ini, Luky belum mengetahuinya. Tetapi dia membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh BUMN dan bukan BUMN karya saja.
"Apabila mereka minat dan punya uang, mereka boleh masuk. Enggak hanya BUMN yang punya kemampuan untuk konstruksi saja," jelas Luky.
(izz)
Lihat Juga :
