MTI: Pemerintah kibuli masyarakat dengan mobil murah
MTI: Pemerintah kibuli masyarakat dengan mobil murah
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, pemerintah akan menciptakan masalah baru pada transportasi di tanah air dengan menghadirkan paket mobil murah (LGCG). Meski alasannya untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM),
"Sesungguhnya pemerintah pusat tidak serius membantu daerah mengatasi kemacetan kotanya. Di tengah upaya beberpa kepala daerah mengatasi kemacetan di daerahnya, malah Pemerintah Pusat mengeluarkan paket mobil murah (LGCG)," ujar Ketua, Djoko Setijowarno kepada Sindonews, Rabu (17/7/2013).
Menurut dia, adanya program paket mobil murah tersebut, pemerintah tengah berupaya membohongi rakyatnya sendiri, dan justru ingin mengambil lebih besar dari penjualan mobil murah tersebut.
"Lagi-lagi masyarakat dikibuli dengan kebijakan mobil murah seolah berpihak, tapi menohok. Mobil murah tidak ada kaitan dengan ramah lingkungan atau hemat energi. Jika banyak yang gunakan, pasti boros energi," tuturnya.
Dia menegaskan, lebih bijak jika susidi mobil murah tersebut diberikan pada daerah yang serius menata transportasi umum murah dan memadai.
"Mantapkan dulu kebijakan transportasi massal yang murah dan memadai, kemudian baru buat mobil murah. Karena kebijakan pemerintah pusat yang pura-pura mendukung penerapan transportasi massal akan mengancam APBN," pungkas Djoko.
"Sesungguhnya pemerintah pusat tidak serius membantu daerah mengatasi kemacetan kotanya. Di tengah upaya beberpa kepala daerah mengatasi kemacetan di daerahnya, malah Pemerintah Pusat mengeluarkan paket mobil murah (LGCG)," ujar Ketua, Djoko Setijowarno kepada Sindonews, Rabu (17/7/2013).
Menurut dia, adanya program paket mobil murah tersebut, pemerintah tengah berupaya membohongi rakyatnya sendiri, dan justru ingin mengambil lebih besar dari penjualan mobil murah tersebut.
"Lagi-lagi masyarakat dikibuli dengan kebijakan mobil murah seolah berpihak, tapi menohok. Mobil murah tidak ada kaitan dengan ramah lingkungan atau hemat energi. Jika banyak yang gunakan, pasti boros energi," tuturnya.
Dia menegaskan, lebih bijak jika susidi mobil murah tersebut diberikan pada daerah yang serius menata transportasi umum murah dan memadai.
"Mantapkan dulu kebijakan transportasi massal yang murah dan memadai, kemudian baru buat mobil murah. Karena kebijakan pemerintah pusat yang pura-pura mendukung penerapan transportasi massal akan mengancam APBN," pungkas Djoko.
(izz)
Explore More