Soal JSS, Tim 7 tunggu pendapat Menkeu
Kamis, 01 Agustus 2013 - 09:30 WIB
Soal JSS, Tim 7 tunggu pendapat Menkeu
A
A
A
Sindonews.com - Ketika ditanyakan tentang ide Menteribadan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait Jembatan Selat Sunda (JSS) yang mengundang protes Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana memaklumi ide Dahlan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun Armida mengingatkan keputusan Tim 7 mendatang akan menunggu pendapat Menteri Keuangan M. Chatib Basri.
"Pak Dahlan mungkin memiliki ide ya tentang JSS. Tetapi Tim 7 Menteri kan belum ketemu lagi, harus lengkap ketemu lagi dengan Menkeu," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2013) malam.
Dia menyebut bahwa Menkeu perlu datang membahas hal tersebut karena akan membahas opsi pembiayaan yang ada terhadap implikasi anggaran negara.
"Perlu kehadiran Menkeu karena pertemuan akan datang akan mempresentasikan opsi yang ada dalam studi kelayakan, tender, dan lain-lainnya terhadap governance dan implikasi anggarannya," jelas Armida.
Armida juga menyebut pertemuan Tim 7 mendatang juga membahas masalah pembiayaan BUMN yang membentuk konsorsium dengan pihak pemrakarsa.
"Karena kalau konsorsium, dana BUMN-nya sendiri harus risk fund, lalu akan dibahas kombinasi penambahan penyertaan modal. Yang pasti, konsorsium BUMN dengan pemrakarsa dan yang pasti harus ada dana pemerintah," pungkasnya.
Namun Armida mengingatkan keputusan Tim 7 mendatang akan menunggu pendapat Menteri Keuangan M. Chatib Basri.
"Pak Dahlan mungkin memiliki ide ya tentang JSS. Tetapi Tim 7 Menteri kan belum ketemu lagi, harus lengkap ketemu lagi dengan Menkeu," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2013) malam.
Dia menyebut bahwa Menkeu perlu datang membahas hal tersebut karena akan membahas opsi pembiayaan yang ada terhadap implikasi anggaran negara.
"Perlu kehadiran Menkeu karena pertemuan akan datang akan mempresentasikan opsi yang ada dalam studi kelayakan, tender, dan lain-lainnya terhadap governance dan implikasi anggarannya," jelas Armida.
Armida juga menyebut pertemuan Tim 7 mendatang juga membahas masalah pembiayaan BUMN yang membentuk konsorsium dengan pihak pemrakarsa.
"Karena kalau konsorsium, dana BUMN-nya sendiri harus risk fund, lalu akan dibahas kombinasi penambahan penyertaan modal. Yang pasti, konsorsium BUMN dengan pemrakarsa dan yang pasti harus ada dana pemerintah," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
