Ini alasan elpiji 12 kg belum direstui naik harga
Ini alasan elpiji 12 kg belum direstui naik harga
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno mendukung upaya menyesuaikan harga elpiji nonsubsidi. Namun disisi lain, jika menaikkan elpiji nonsubsidi, maka konsekuensinya Pertamina harus menyampaikan pula proposal rencana untuk memperbaiki tata niaga distribusi dan penjualan elpiji bersubsidi kemasan 3 kg.
“Sebab, jika elpiji 12 kg dinaikkan, maka akan ada tren pengalihan penggunaan konsumsi dari 12 kg ke 3 kg,” tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut dia, Pertamina perlu memperbaiki tata niaga penjualan elpiji subsidi dengan menerapkan pola distribusi tertutup. Konsep penjualan elpiji subsidi tertutup dapat dilakukan dengan proses pengendalian penjualan hanya kepada konsumen terdaftar, menggunakan sistem kartu konsumen atau kartu hijau yang telah diberikan kepada masyarakat yang berhak atas elpiji 3 kg ketika konversi minyak tanah dilakukan.
“Ini harus disampaikan Pertamina kepada pemerintah jika berharap pemerintah menyetujui penyesuaian harga elpiji 12 kg,” katanya.
Tanpa pengendalian, ketika Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 kg, maka masyarakat akan beralih ke elpiji 3 kg. Pada akhirnya akan membuat subsidi elpiji membengkak.
"Ini yang mungkin dikhawatirkan menteri ESDM sehingga selalu menolak usulan kenaikan harga elpiji 12 kg yang diusulkan direksi Pertamina," ujar Ari.
Sebelumnya Menteri ESDM Jero Wacik kembali menegaskan, kenaikan harga elpiji 12 kg, belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena memberatkan masyarakat yang belum lama terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dikatakannya, pemerintah dapat mengerti kerugian yang dialami Pertamina akibat menjual harga elpiji 12 kg di bawah harga keekonomian. Namun demikian, kepentingan masyarakat yang lebih besar, juga harus dipertimbangkan.
“Masih menunggu waktu yang tepat. Nantilah (naik harga). Kita lihat timing yang baik. Rakyat mengerti kok,” katanya belum lama ini.
PT Pertamina sebelumnya mewacanakan kenaikan harga elpiji 12 kg seusai lebaran, mengingat harus menanggung kerugian triliunan rupiah per tahun karena menjual elpiji di bawah harga keekonomian. Pertamina berencana akan menaikkan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat.
“Sebab, jika elpiji 12 kg dinaikkan, maka akan ada tren pengalihan penggunaan konsumsi dari 12 kg ke 3 kg,” tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut dia, Pertamina perlu memperbaiki tata niaga penjualan elpiji subsidi dengan menerapkan pola distribusi tertutup. Konsep penjualan elpiji subsidi tertutup dapat dilakukan dengan proses pengendalian penjualan hanya kepada konsumen terdaftar, menggunakan sistem kartu konsumen atau kartu hijau yang telah diberikan kepada masyarakat yang berhak atas elpiji 3 kg ketika konversi minyak tanah dilakukan.
“Ini harus disampaikan Pertamina kepada pemerintah jika berharap pemerintah menyetujui penyesuaian harga elpiji 12 kg,” katanya.
Tanpa pengendalian, ketika Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 kg, maka masyarakat akan beralih ke elpiji 3 kg. Pada akhirnya akan membuat subsidi elpiji membengkak.
"Ini yang mungkin dikhawatirkan menteri ESDM sehingga selalu menolak usulan kenaikan harga elpiji 12 kg yang diusulkan direksi Pertamina," ujar Ari.
Sebelumnya Menteri ESDM Jero Wacik kembali menegaskan, kenaikan harga elpiji 12 kg, belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena memberatkan masyarakat yang belum lama terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dikatakannya, pemerintah dapat mengerti kerugian yang dialami Pertamina akibat menjual harga elpiji 12 kg di bawah harga keekonomian. Namun demikian, kepentingan masyarakat yang lebih besar, juga harus dipertimbangkan.
“Masih menunggu waktu yang tepat. Nantilah (naik harga). Kita lihat timing yang baik. Rakyat mengerti kok,” katanya belum lama ini.
PT Pertamina sebelumnya mewacanakan kenaikan harga elpiji 12 kg seusai lebaran, mengingat harus menanggung kerugian triliunan rupiah per tahun karena menjual elpiji di bawah harga keekonomian. Pertamina berencana akan menaikkan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat.
(gpr)
Explore More