APTI: FCTC ancam produk tembakau lokal
APTI: FCTC ancam produk tembakau lokal
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Nurtantio Wisnu Brata menyatakan, rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) pada 2014 akan membuat produk tembakau lokal tersisih. Bahkan, hal ini mengancam kedaulatan bangsa.
"Jika ada standarisasi, sementara perlindungan pemerintah tidak ada, maka produk tembakau lokal makin tersisih," jelas Nurtantio dalam pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu (11/8/2013).
Atas diberlakukannya peraturan tersebut, maka produk yang dihasilkan harus sama dengan di luar negeri, yang pada akhirnya menyebabkan tembakau-tembakau lokal tidak bisa dijadikan bahan baku rokok dan produk turunan lain. Karena dianggap tidak memenuhi standar luar negeri.
"Dalam FCTC akan diciptakan suatu standarisasi produk tembakau dengan yang ada di luar negeri. Padahal tembakau kita berbeda. Itu kita belum bicara pengaturan iklan, promosi, CSR dan lain-lain," bebernya
Menurut Nurtantio, aturan rokok yang diberlakukan oleh pemerintah seharusnya disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia, ketimbang memberlakukan FCTC yang jelas-jelas tidak memihak terhadap kemakmuran petani di Tanah Air.
Jika begitu, kelangsungan hidup petani tembakau lokal akan menjadi taruhannya. "FCTC bisa saja sesuai dengan kondisi di luar negeri, tapi belum tentu cocok di Indonesia," tegasnya.
"Jika ada standarisasi, sementara perlindungan pemerintah tidak ada, maka produk tembakau lokal makin tersisih," jelas Nurtantio dalam pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu (11/8/2013).
Atas diberlakukannya peraturan tersebut, maka produk yang dihasilkan harus sama dengan di luar negeri, yang pada akhirnya menyebabkan tembakau-tembakau lokal tidak bisa dijadikan bahan baku rokok dan produk turunan lain. Karena dianggap tidak memenuhi standar luar negeri.
"Dalam FCTC akan diciptakan suatu standarisasi produk tembakau dengan yang ada di luar negeri. Padahal tembakau kita berbeda. Itu kita belum bicara pengaturan iklan, promosi, CSR dan lain-lain," bebernya
Menurut Nurtantio, aturan rokok yang diberlakukan oleh pemerintah seharusnya disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia, ketimbang memberlakukan FCTC yang jelas-jelas tidak memihak terhadap kemakmuran petani di Tanah Air.
Jika begitu, kelangsungan hidup petani tembakau lokal akan menjadi taruhannya. "FCTC bisa saja sesuai dengan kondisi di luar negeri, tapi belum tentu cocok di Indonesia," tegasnya.
(dmd)
Explore More