Tanggapan pemerintah soal surat GSMA
Rabu, 14 Agustus 2013 - 19:27 WIB
Tanggapan pemerintah soal surat GSMA
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berekasi atas surat yang disampaikan Asosiasi perangkat seluler global atau Global System for Mobile Communications Association (GSMA) yang dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring menegaskan agar permasalahan ini segera dapat ditindaklajuti agar jelas duduk perkaranya.
“Saya ingin kasus indosat ini terang benderang, tidak ada yang ditutup tutupi, karena menyangkut nasib investor dan kredibilitas pemerintah,” ujar Tifatul dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (14/8/2013).
Adapun isi surat tersebut, lanjut Tifatul, adalah berisi keluhan kepastian hukum berinvestasi, Oleh karena, pihak Kemenkominfo harus berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yang terlibat dalam pemeriksaan kasus Indosat-IM2.
Tifatul menegaskan pihak Indosat-IM2 masih harus menanggung akibat dari ketidak tegasan dan ketidak jelasan regulasi yang ada. Namun, lanjut dia, surat dari GSMA ini bukan tanggung jawab Kemenkominfo semata tetapi juga melibatkan pihak yudikatif.
“Saya perlu waktu membahasnya dengan institusi terkait, yakni Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung. Kalau yang ditanyakan itu, soal kepastian hukum, saya kan harus koordinasi dengan instansi yang bersangkutan,” pungkas dia.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring menegaskan agar permasalahan ini segera dapat ditindaklajuti agar jelas duduk perkaranya.
“Saya ingin kasus indosat ini terang benderang, tidak ada yang ditutup tutupi, karena menyangkut nasib investor dan kredibilitas pemerintah,” ujar Tifatul dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (14/8/2013).
Adapun isi surat tersebut, lanjut Tifatul, adalah berisi keluhan kepastian hukum berinvestasi, Oleh karena, pihak Kemenkominfo harus berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yang terlibat dalam pemeriksaan kasus Indosat-IM2.
Tifatul menegaskan pihak Indosat-IM2 masih harus menanggung akibat dari ketidak tegasan dan ketidak jelasan regulasi yang ada. Namun, lanjut dia, surat dari GSMA ini bukan tanggung jawab Kemenkominfo semata tetapi juga melibatkan pihak yudikatif.
“Saya perlu waktu membahasnya dengan institusi terkait, yakni Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung. Kalau yang ditanyakan itu, soal kepastian hukum, saya kan harus koordinasi dengan instansi yang bersangkutan,” pungkas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
