Golkar: Pemerintah telat keluarkan kebijakan krisis

Sindonews.com - Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai, pemerintah terlambat mengeluarkan empat kebijakan guna mengatasi terjadinya krisis ekonomi, menyusul gejolak rupiah. Bahkan kebijakan itu dinilai tidak konkret.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis mengatakan, paket kebijakan ekonomi makro yang baru saja diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa harusnya diluncurkan sejak awal.

"Bagaimana implementasi dan birokasinya. Apakah sudah siap? Masalah lain, saya lihat di sini pola anggaran tidak berubah. Jadi kebijakan seperti ini perlu anggaran tambahan. Nah dari mana biayanya?" ungkapnya di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Seharusnya, kata dia, pemerintah menetralisir penurunan nilai rupiah. Sebab, sejauh ini tidak ada kejelasan. Peluang rupiah melemah akan tetap terjadi. Untuk itu, apakah langkah-langkah pemerintah bisa menyerap nilai ekonomi dari pelaku ekonomi seperti eksportir atau importir.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi. Pertama, menjaga neraca transaksi berjalan dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Caranya yakni mendorong ekspor dengan memberi pengurangan pajak di sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari nilai produksi.

Salah satu solusi yang ditawarkan Fraksi Golkar, kata Harry, pemerintah harus memanggil para spekulan yang bermain dibalik krisis terpuruknya rupiah atas dolar Amerika Serikat (USD).

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret. Siapa yang bermain dibalik terpuruknya rupiah. Ini kan ada pemainnya. Dipanggil saja," ujarnya.

Dia khawatir empat paket kebijakan yang diumumkan pemerintah tersebut belum mampu meredam gejolak ke depan. Sebab dalam satu atau dua pekan ke depan, aksi para spekulan belum terhenti.

Menurutnya, pemerintah harus tegas terhadap para spekulan, sebab mereka jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak pada anjloknya rupiah.

"Negara harus tegas, mereka (spekulan) ini bila dibatasi aktifitasnya hanya dengan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing, mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar ilegal atau pasar gelap rupiah (rupiah black market). Mereka ini licin dan mudah mencari terobosan-terobosan baru," terang Harry yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Wakil Sekjend DPP Partai Golkar, Hariyadi B Sukamdani menambahkan, konsep pemerintah sudah bagus. Namun sektor riil saat ini masih menunggu dan menanti teknis dari seluruh keputusan tersebut.

"Misalnya dikatakan perihal pemotongan pajak ke perusahaan padat karya, teknisnya seperti apa. Demikian juga yang dikatakan sebagai stimulus. Seperti apa? Teknisnya masih kami tunggu," ujarnya.