Pemerintah diminta berani larang Pertamina impor BBN
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 20:52 WIB
Pemerintah diminta berani larang Pertamina impor BBN
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamdani meminta pemerintah untuk berani memerintahkan perusahaan seperti PT Pertamina dan PT PLN untuk mengambil produk dalam negeri.
Pemerintah, kata dia, juga harus berani melarang Pertamina untuk mengimpor BBN atau campuran Bahan Bakar Minyak (BBM). "Jika dirasa, misalnya Pertamina masih perlu mengimpor BBM, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa yang diimpor bukan BBN," kata dia dalam rilisnya, Jumat (23/8/2013).
Misalnya, lanjut Shinta, Pertamina dan para suppliernya juga harus bisa dibantu untuk mampu menyediakan blending facility, guna melakukan pencampuran BBN dengan BBM di dalam negeri.
Pihaknya mengharapkan agar pemerintah bisa mendorong secara pasti institusi perbankan dan keuangan nasional untuk menyediakan modal kerja bagi para pengusaha dan petani yang menanam BBN. Misalnya, petani yang menanam Jatropha, Sweet Sorghum, Ketela, Jagung dan lainnya.
"Pemerintah harus menyegerakan melakukan evaluasi segenap aturan hulu-hilir agar keputusan ini bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian yang saat ini tengah mengalami penurunan," pungkasnya.
Pemerintah, kata dia, juga harus berani melarang Pertamina untuk mengimpor BBN atau campuran Bahan Bakar Minyak (BBM). "Jika dirasa, misalnya Pertamina masih perlu mengimpor BBM, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa yang diimpor bukan BBN," kata dia dalam rilisnya, Jumat (23/8/2013).
Misalnya, lanjut Shinta, Pertamina dan para suppliernya juga harus bisa dibantu untuk mampu menyediakan blending facility, guna melakukan pencampuran BBN dengan BBM di dalam negeri.
Pihaknya mengharapkan agar pemerintah bisa mendorong secara pasti institusi perbankan dan keuangan nasional untuk menyediakan modal kerja bagi para pengusaha dan petani yang menanam BBN. Misalnya, petani yang menanam Jatropha, Sweet Sorghum, Ketela, Jagung dan lainnya.
"Pemerintah harus menyegerakan melakukan evaluasi segenap aturan hulu-hilir agar keputusan ini bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian yang saat ini tengah mengalami penurunan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
