Paket stimulus SBY dinilai sangat terlambat

Sindonews.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis menyebut empat paket kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlambat dilakukan, padahal seharusnya empat paket stimulus tersebut sudah dilakukan sejak Presiden SBY menjabat pada kedua kalinya di tahun 2009

Bahkan Harry menyebut pasca pengumuman empat paket stimulus kebijakan tersebut rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih merespon secara negatif.

Kemarin, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Bank Indonesia (BI) ditutup di level Rp10.848/USD. Sedangkan berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah anjlok ke level Rp11.058/USD dibanding perdagangan Kamis (22/8/2013) di posisi Rp10.875/USD.

Sementara IHSG ditutup kembali terpeleset 1,59 poin atau 0,04 persen ke level 4.169,83. Padahal pagi hari dan sesi siang, IHSG bergerak di zona hijau.

"Oleh karena itu, kita akan lihat respon pasar minggu depan. Harusnya kebijakan model ini sudah harus dilakukan dari tahun pertama Presiden SBY menjabat pada 2009, sekarang sangat terlambat," ujar Harry di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).

Harry juga menyebut sangat sulit bagi pemerintah untuk mengurangi penerimaan pajak dan menggunakan dana Anggaran pendapatan dan Balanja Negara (APBN) untuk menjadi bagian dari stimulus paket stimulus itu. Pasalnya, APBNP 2013 sudah disepakati dan tidak dapat diganggu gugat.

"Pemerintah nggak bisa menggunakan apapun kecuali hal-hal regulatif untuk mengurangi pajak dan belanja," lanjut Harry.

Oleh karena itu, DPR berencana memanggil seluruh anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk mengadakan rapat mengenai kondisi terkini dan menyusun langkah ke depan.

"Kita (DPR) akan adakan rapat Senin malam dengan FKSSK, tentu untuk mendengar bagaimana kebijakan pemerintah nantinya," pungkasnya.