Hatta: Daya saing RI naik karena SDM meningkat
Hatta: Daya saing RI naik karena SDM meningkat
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyebut naiknya peringkat Indonesia dalam peringkat Global Competitiveness Report 2013 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), karena Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia meningkat.
Menurutnya, hal tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang merupakan salah satu komponen utama dalam daya saing Indonesia.
"Yang menonjol sebetulnya kemampuan Iptek kita juga sudah meningkat, artinya SDM kita juga sudah meningkat. Ini yang memengaruhi (peringkat tersebut)," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (4/9/2013).
Selain itu, Hatta juga menyebut kemudahan berinvestasi dan mendirikan usaha di Indonesia mulai membaik. "Ease of doing business dan perizinan di Indonesia juga membaik," imbuhnya.
Dia juga mengakui masalah korupsi masih menjadi momok utama dari peringkat daya saing Indonesia tersebut. Namun dia berjanji akan mengkampanyekan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik ke depan.
"Belanja pegawai harus dikaitkan dengan meningkatnya pelayanan publik, sehingga orang (K/L) tidak bisa lagi menambah pegawai yang memberatkan APBN," pungkas Hatta.
Menurutnya, hal tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang merupakan salah satu komponen utama dalam daya saing Indonesia.
"Yang menonjol sebetulnya kemampuan Iptek kita juga sudah meningkat, artinya SDM kita juga sudah meningkat. Ini yang memengaruhi (peringkat tersebut)," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (4/9/2013).
Selain itu, Hatta juga menyebut kemudahan berinvestasi dan mendirikan usaha di Indonesia mulai membaik. "Ease of doing business dan perizinan di Indonesia juga membaik," imbuhnya.
Dia juga mengakui masalah korupsi masih menjadi momok utama dari peringkat daya saing Indonesia tersebut. Namun dia berjanji akan mengkampanyekan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik ke depan.
"Belanja pegawai harus dikaitkan dengan meningkatnya pelayanan publik, sehingga orang (K/L) tidak bisa lagi menambah pegawai yang memberatkan APBN," pungkas Hatta.
(izz)
Explore More