Kadin: Enam komoditas pangan jadi mainan kartel
Kadin: Enam komoditas pangan jadi mainan kartel
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk merombak tata niaga impor nasional yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan deman. Sehingga rentang dengan spekulasi dan kartel.
"Nilai potensi kartel yang mencapai Rp11,34 ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur (10/9/2013).
Dia merinci, perkiraan kebutuhan konsumsi nasional dengan nilai potensi kartel bisa diperkirakan, kebutuhan daging sapi yang mencapai 340 ribu ton nilai kartelnya diperkirakan Rp340 milar, daging ayam 1,4 juta ton mencapai Rp1,4 triliun, gula 4,6 juta ton sebesar Rp4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp1,6 triliun, jagung 2,2 juta ton mencapai Rp2,2 triliun, dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan Rp1,2 triliun.
Menurutnya, gambaran seperti itu diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi, distribusi dan perdagangan. Kadin mengapresiasi kinerja KPPU dalam memberantas praktik kartel pangan ini.
"Kami berharap KPK, BPK, Kejaksaan menindaklanjuti temuan KPPU ini, sebenarnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tidak perlu panik di dalam memanaje pangan strategis ini mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya asal mereka tegas konsisten tidak hanya berwacana," ujar Natsir.
Dia menilai, dengan melihat kondisi sekarang, enam komoditas strategis itu masih barang mainan pelaku kartel yang dibarengi ketidakkonsistenan kebijakan pangan strategis oleh Mendag dan Mentan, sehingga akhirnya berdampak kepada rakyat.
"Akibat turbulensi kebijakan pangan ini, kita tidak bisa berharap banyak dari DPR Komisi VI dan IV karena DPR hanya bisa sebatas imbauan kepada pemerintah. Tidak ada punishment anggaran bagi kementerian yang main-main terhadap persoalan pangan," terang Natsir.
Kartel pangan ini, kata dia dapat dicegah apabila pemegang otoritas pangan strategis ini tidak bermain dua kaki. "Ya kalau perlu ada Perpres Bulog tunggal tangani enam komoditas pangan ini. Kalau terus dibiarkan seperti ini, dari tahun ke tahun iya bakal terus begini karena pemainnya dua kaki," pungkas Natsir.
"Nilai potensi kartel yang mencapai Rp11,34 ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur (10/9/2013).
Dia merinci, perkiraan kebutuhan konsumsi nasional dengan nilai potensi kartel bisa diperkirakan, kebutuhan daging sapi yang mencapai 340 ribu ton nilai kartelnya diperkirakan Rp340 milar, daging ayam 1,4 juta ton mencapai Rp1,4 triliun, gula 4,6 juta ton sebesar Rp4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp1,6 triliun, jagung 2,2 juta ton mencapai Rp2,2 triliun, dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan Rp1,2 triliun.
Menurutnya, gambaran seperti itu diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi, distribusi dan perdagangan. Kadin mengapresiasi kinerja KPPU dalam memberantas praktik kartel pangan ini.
"Kami berharap KPK, BPK, Kejaksaan menindaklanjuti temuan KPPU ini, sebenarnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tidak perlu panik di dalam memanaje pangan strategis ini mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya asal mereka tegas konsisten tidak hanya berwacana," ujar Natsir.
Dia menilai, dengan melihat kondisi sekarang, enam komoditas strategis itu masih barang mainan pelaku kartel yang dibarengi ketidakkonsistenan kebijakan pangan strategis oleh Mendag dan Mentan, sehingga akhirnya berdampak kepada rakyat.
"Akibat turbulensi kebijakan pangan ini, kita tidak bisa berharap banyak dari DPR Komisi VI dan IV karena DPR hanya bisa sebatas imbauan kepada pemerintah. Tidak ada punishment anggaran bagi kementerian yang main-main terhadap persoalan pangan," terang Natsir.
Kartel pangan ini, kata dia dapat dicegah apabila pemegang otoritas pangan strategis ini tidak bermain dua kaki. "Ya kalau perlu ada Perpres Bulog tunggal tangani enam komoditas pangan ini. Kalau terus dibiarkan seperti ini, dari tahun ke tahun iya bakal terus begini karena pemainnya dua kaki," pungkas Natsir.
(izz)
Explore More