Pengusaha perlu dukungan perusahaan BUMN
Pengusaha perlu dukungan perusahaan BUMN
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi mengatakan, selain kerja sama dengan pemerintah, pengusaha juga memerlukan dukungan yang baik dari BUMN-BUMN untuk mengembangkan daerah perbatasan.
Dia mencontohkan, kawasan perbatasan memiliki potensi perikanan terabaikan karena kebanyakan daerah tidak memiliki cold storage. Padahal, sarananya tidak terlalu mahal. Hanya ketersediaan listriknya saja yang tidak ada.
Meski demikian, Endang mengakui telah bekerja sama dengan PLN untuk membangun kelistrikan dan sudah terpasang hingga 85 megawatt di berbagai daerah kawasan perbatasan.
"Kedepan untuk solar cell, perusahaan anggota Kadin juga akan bekerja sama dengan LEN di Bandung untuk mengembangkanya di kawasan perbatasan. Agar terealisasi kita membutuhkan kerja sama antara Pemprov, Bapedda dan PLN," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (17/9/2013).
Sementara, untuk tata niaga perdagangan, Kadin meminta pimpinan negara untuk memberikan wewenang khusus kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengatur permasalahan perdagangan di kawasan perbatasan yang masih marak dengan barang ilegal.
"Nilai perdagangan dengan Malaysia dibatasi oleh ketentuan pusat, padahal kebutuhannya bisa lebih. Sementara barang dari Jawa harganya bisa berkali-kali lipat. Kita harapkan ada kebijakan khusus atas permasalahan ini," ternagnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi II BNPP, Suhatmansyah mengatakan, dalam membangun perbatasan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah tetapi juga memerlukan dukungan, terutama dunia usaha.
"Sejak BNPP pertama dibentuk, pihak pertama yang merespon adalah Kadin untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan perbatasan," ungkap Suhatmansyah.
Menurutnya, Indonesia memiliki 26 kawasan perbatasan potensial. 10 diantaranya akan menjadi program unggulan 2014, sehingga diharapkan lima tahun ke depan kawasan perbatasan bisa menjadi beranda depan.
"Kita juga mengharapkan, kedepan perbatasan lebih mempunyai nilai untuk kehidupan masyarakat dari apek kesejahteraannya melalui pengembangan ekonomi," kata dia.
Pihaknya mengakui, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama untuk pengembangan ekonomi, sehingga pihaknya akan berupaya dengan serius untuk meningkatkan kelembagaan-kelembagaan di perbatasan.
Dia mencontohkan, kawasan perbatasan memiliki potensi perikanan terabaikan karena kebanyakan daerah tidak memiliki cold storage. Padahal, sarananya tidak terlalu mahal. Hanya ketersediaan listriknya saja yang tidak ada.
Meski demikian, Endang mengakui telah bekerja sama dengan PLN untuk membangun kelistrikan dan sudah terpasang hingga 85 megawatt di berbagai daerah kawasan perbatasan.
"Kedepan untuk solar cell, perusahaan anggota Kadin juga akan bekerja sama dengan LEN di Bandung untuk mengembangkanya di kawasan perbatasan. Agar terealisasi kita membutuhkan kerja sama antara Pemprov, Bapedda dan PLN," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (17/9/2013).
Sementara, untuk tata niaga perdagangan, Kadin meminta pimpinan negara untuk memberikan wewenang khusus kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengatur permasalahan perdagangan di kawasan perbatasan yang masih marak dengan barang ilegal.
"Nilai perdagangan dengan Malaysia dibatasi oleh ketentuan pusat, padahal kebutuhannya bisa lebih. Sementara barang dari Jawa harganya bisa berkali-kali lipat. Kita harapkan ada kebijakan khusus atas permasalahan ini," ternagnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi II BNPP, Suhatmansyah mengatakan, dalam membangun perbatasan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah tetapi juga memerlukan dukungan, terutama dunia usaha.
"Sejak BNPP pertama dibentuk, pihak pertama yang merespon adalah Kadin untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan perbatasan," ungkap Suhatmansyah.
Menurutnya, Indonesia memiliki 26 kawasan perbatasan potensial. 10 diantaranya akan menjadi program unggulan 2014, sehingga diharapkan lima tahun ke depan kawasan perbatasan bisa menjadi beranda depan.
"Kita juga mengharapkan, kedepan perbatasan lebih mempunyai nilai untuk kehidupan masyarakat dari apek kesejahteraannya melalui pengembangan ekonomi," kata dia.
Pihaknya mengakui, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama untuk pengembangan ekonomi, sehingga pihaknya akan berupaya dengan serius untuk meningkatkan kelembagaan-kelembagaan di perbatasan.
(izz)
Explore More