Komisi VI akan panggil MS Hidayat terkait LCGC

Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima menyatakan, siap memanggil Menteri Perindustrian MS Hidayat sebelum masa reses DPR pertengahan Oktober mendatang.

Dia menyebut, rapat tersebut akan membahas kehadiran mobil murah ramah lingkungan atau biasa disebut low cost green car (LCGC) yang disebutnya melenceng dari semangat mobil nasional (mobnas). Mobnas ini sebelumnya digagas bersama-sama antara Kementerian Perindustrian dengan Komisi VI DPR di Panitia Kerja (Panja) Mobnas.

Dia menjelaskan, kehadiran LCGC ini bias karena dalam panja tersebut dibahas mobil nasional akan dibuat oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta akan mengembangkan transportasi publik dan segala macam infrastruktur terkait transportasi publik.

"Padahal, justru pemerintah yang pada awalnya mengharapkan keberadaan mobnas karena mereka tidak memiliki proyek monumental," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (21/9/2013).

Aria Bima melanjutkan, Kemenperin awalnya mengajukan ide mobnas tersebut bukan mempertimbangkan aspek bisnis, melainkan kebangaan (pride).

"Jadi, yang kita harapkan dalam mobnas bukan hanya konten lokalnya 100 persen, namun juga akan dipakai seluruh aparatur pemerintah sampai dengan lurah dan kades (kepala desa), termasuk kami di DPR," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengaku kaget karena pemerintah merestui kemunculan beberapa LCGC yang berlawanan dengan semangat mobnas.

"Tiba-tiba muncul mobil-mobil itu. Volume mobil nggak akan sebanding dengan penambahan jalan," tandas Aria.

Sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo F.X hadi Rudyatmo menolak peredaran mobil murah tersebut.

Namun, Wakil Presiden Boediono menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh dihambat membeli mobil murah, meski ada kekhawatiran akan menambah kemacetan di kota metropolitan, seperti Jakarta maupun daerah urban lainnya.

Kendati demikian, menurut dia, masalah tersebut ada solusinya seperti peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum dan pembebanan biaya seperti electronic road pricing.

"Beban mereka dengan biaya jika masuk ke jalan-jalan. Jadi, electronic road pricing memang harus dilakukan," ujarnya.

Untuk menenangkan kekhawatiran, Boediono menegaskan, pemerintah tidak akan lepas tangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, seperti kemacetan tersebut.