Kemenakertrans tak inisiatif selesaikan masalah ketenagakerjaan

Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh menilai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Pandangan ini disampaikan Poempida menanggapi kasus eks buruh kuali di Tangerang yang hingga kini tidak ada penyelesaian dari pemerintah. "Saya menjadi semakin yakin bahwa pemerintah tidak mempunyai inisiatif memperbaiki diri dalam konteks menyelesaikan masalah ketenagakerjaan," kata dia di Gedung DPR, Senayan (25/9/2013).

Karena itu, dia tida heran jika para korban perbudakaan pabrik kuali di Tangerang kecewa dengan kinerja Menakertrans. Menurutnya, anggaran pengawasan tidak menjadi prioritas dari Kemenakertrans. Padahal, pengawasan penting dalam melindungi hak-hak para pekerja, termasuk masalah status hukumnya.

"Pengawasan pun harus menjangkau sampai tingkat proses hukumnya, agar terjadi kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. Banyak sekali kasus ketenagakerjaan mandeg karena tidak proaktifnya Kemenakertrans dalam menindaklanjuti dan mengawal proses hukum yang berjalan," jelasnya.

Poempida mengatakan, sebenarnya Menakertrans dapat memberikan santunan langsung kepada para korban perbudakan pabrik kuali di Tangerang dan dapat mengatur mereka untuk turut dalam program padat karya Kemenakertrans. Sehingga dapat menikmati pekerjaan yang layak.

"Negara jelas tidak hadir dalam kasus penindasan yang melibatkan mereka," tegas dia.

Selain itu, lanjut dia, Menakertrans juga dapat menjadikan desa asal para korban ini menjadi target program desa produktif yang ada di Kemenakertrans. Desa asal mereka ini sudah sangat jelas teridentifikasi sebagai daerah miskin.

Jadi, sangat layak untuk mendapatkan program tersebut. Jika program ini berjalan, para korban ini secara tidak langsung dijadikan "pahlawan" oleh Kemenakertrans untuk desanya.

"Saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan pasif dari Kemenakertrans dalam masalah ini. Ini menjadi catatan khusus saya dalam menggunakan hak pengawasan DPR. Sehingga saya jelas harus bersikap mempertanyakan dan menekan kebijakan Kemenakertrans," pungkas Politisi Golkar ini.

Sebelumnya diberitakan, belasan orang yang pernah menjadi korban kekerasan di pabrik kuali, didampingi KontraS angkat bicara. Mereka menagih janji Menakertrans untuk membantu menyelsaikan persoalan yang menimpanya.

Sudah hampir empat bulan kasus penyekapan yang dialami buruh pabrik kuali di Tangerang terungkap. Namun, proses hukum kasus itu belum juga digelar.