Dikendalikan, impor premium bisa ditekan hingga 40 juta kl
Rabu, 25 September 2013 - 15:39 WIB
Dikendalikan, impor premium bisa ditekan hingga 40 juta kl
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI mengaku mendukung penuh kebijakan pengendaian pemerintah untuk menekan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Anggota Banggar yang juga anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menyambut baik rencana pembatasan BBM bersubsidi seperti Radio Frequency Identification (RFID), penggunaan kartu bagi pengisian BBM bersubsidi, fasilitas non cash bagi pengisian Pertamax, serta konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Dia bahkan yakin dengan pola pendistribusian tertutup, maka angka volume Premium pada tahun depan akan dapat ditekan hingga 40 juta kilo liter dibandingkan dalam RAPBN sebesar 50,5 juta kilo liter.
"Saya yakin kalau manajemen distribusi tertutup digunakan, maka pemerintah sudah menghemat volume impor Premium hingga 40 juta kilo liter," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Satya meminta agar pemerintah melakukan program-program tersebut segera diimplementasikan dan segera dilaksanakan. "Karena instrumen harga telah digunakan, sedangkan yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengendalikan volume impor," pungkasnya.
Anggota Banggar yang juga anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menyambut baik rencana pembatasan BBM bersubsidi seperti Radio Frequency Identification (RFID), penggunaan kartu bagi pengisian BBM bersubsidi, fasilitas non cash bagi pengisian Pertamax, serta konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Dia bahkan yakin dengan pola pendistribusian tertutup, maka angka volume Premium pada tahun depan akan dapat ditekan hingga 40 juta kilo liter dibandingkan dalam RAPBN sebesar 50,5 juta kilo liter.
"Saya yakin kalau manajemen distribusi tertutup digunakan, maka pemerintah sudah menghemat volume impor Premium hingga 40 juta kilo liter," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Satya meminta agar pemerintah melakukan program-program tersebut segera diimplementasikan dan segera dilaksanakan. "Karena instrumen harga telah digunakan, sedangkan yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengendalikan volume impor," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
