Pemerintah akan tawarkan pengelolaan 10 bandara ke swasta
Kamis, 26 September 2013 - 18:29 WIB
Pemerintah akan tawarkan pengelolaan 10 bandara ke swasta
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berniat untuk memberikan sebagian pengelolaan beberapa bandara kepada pihak swasta dengan bentuk Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta.
Selama ini mayoritas Bandara non-Angkasa Pura dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan membentuk Unit Pengelola Teknis (UPT).
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan, langkah ini dilakukan pemerintah sebagai efisiensi, karena mayoritas UPT tersebut dikelola dengan menggunakan APBN.
"Jadi APBN bisa disaving untuk membangun infrastruktur bandara di tempat yang terpencil," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Selain itu, skema pengelolaan dengan bentuk PPP ini diyakini akan mempercepat pengembangan bandara-bandara tersebut, karena swasta lebih fleksibel dari segi pendanaan.
"Beberapa bandara yang saya ingat adalah Mutiara (Palu), Komodo (Labuan Bajo), Sentani (Jayapura), dan Radin Inten (Bandar Lampung). Total ada 10 bandara," imbuh Bambang.
Karena itu, Kemenhub berencana melakukan penjajakan pasar (market sounding) pada 3 dan 4 November untuk melihat minat swasta, baik lokal maupun asing, dalam kerja sama pengelolaan bandara ini.
"Soalnya swasta kan punya insting berdasarkan pasar yang mungkin berbeda dengan apa yang kita lihat," ujanrya.
Ke depannya, kata dia, pemerintah akan berkonsentrasi sebagai pembuat kebijakan dalam pelayanan publik di bandara-bandara tersebut.
"Pengelolaannya sendiri bisa dikerjasamakan dengan konsensi tertentu, misalnya 40 tahun dan 60 tahun," pungkasnya.
Selama ini mayoritas Bandara non-Angkasa Pura dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan membentuk Unit Pengelola Teknis (UPT).
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan, langkah ini dilakukan pemerintah sebagai efisiensi, karena mayoritas UPT tersebut dikelola dengan menggunakan APBN.
"Jadi APBN bisa disaving untuk membangun infrastruktur bandara di tempat yang terpencil," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Selain itu, skema pengelolaan dengan bentuk PPP ini diyakini akan mempercepat pengembangan bandara-bandara tersebut, karena swasta lebih fleksibel dari segi pendanaan.
"Beberapa bandara yang saya ingat adalah Mutiara (Palu), Komodo (Labuan Bajo), Sentani (Jayapura), dan Radin Inten (Bandar Lampung). Total ada 10 bandara," imbuh Bambang.
Karena itu, Kemenhub berencana melakukan penjajakan pasar (market sounding) pada 3 dan 4 November untuk melihat minat swasta, baik lokal maupun asing, dalam kerja sama pengelolaan bandara ini.
"Soalnya swasta kan punya insting berdasarkan pasar yang mungkin berbeda dengan apa yang kita lihat," ujanrya.
Ke depannya, kata dia, pemerintah akan berkonsentrasi sebagai pembuat kebijakan dalam pelayanan publik di bandara-bandara tersebut.
"Pengelolaannya sendiri bisa dikerjasamakan dengan konsensi tertentu, misalnya 40 tahun dan 60 tahun," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
