Pengurus elit Kadin rapatkan barisan di Bali
A
A
A
Sindonews.com - Kemelut di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) semakin memanas setelah puluhan elit pengurus DPD se-Indonesia menggelar rapimnas di Bali. Langkah tersebut dilakukan untuk mengkonsolidasikan upaya menggeser Ketua Umum Suryo Bambang Sulistyo (SBS).
Salah satu pengurus Kadin Azwir Dainitara, selaku ketua pengarah Rapimnas Kadin di Hotel The Stone Kuta, Bali, yang dimulai Sabtu (28/9/2013), mengungkapkan beberapa alasan penting digelarnya Munas untuk Oktober mendatang di Jakarta.
Rapimnas sebagai instrumen organisasi Kadin, berbentuk rapat pimpinan di jajaran organiasi untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta upaya-upaya sinergik dalam perencanaan pelaksanaan program-program antar jajaran.
"Rapimnas ini didasari pada fakta perekonomian nasional yang semakin parah dan memburuk, karena Kadin selama ini sudah tidak mampu dan diintervensi pihak-pihak tertentu," ujar Azwir yang juga anggota Komisi VII DPR RI.
Melihat kondisi tersebut maka Kadin hasil Munaslub akan mengambil peranan demi menyelamatkan organisasi. Rapimnas sebagai ajang konsolidasi menjelang Munas merupakan solusi terbaik dalam mengatasi kemelut di tubuh Kadin.
"Kadin yang sudah kita bubarkan sudah tidak lagi membawa aspirasi daerah. Sebab perekonomian yang semangatnya otonomi daerah kan harus kembali ke daearah, ternyata dia (SBS) tidak mampu melaksanakan program-program untuk pengembangan daerah," tegasnya.
Azwir mengklaim, dukungan dari berbagai daerahi untuk Munas dengan agenda pemilihan ketua umum baru Kadin semakin menguat dengan kehadiran 23 pengurus daerah Kadin se-Indonesia.
"Sudah ada 20 daerah yang datang dan 10 asosiasi, kita targetkan 23 sampai 30 pengurus Kadin akan ikut rapimnas," kata polisi Partai Golkar itu.
Menjadi keprihatinan mereka adalah peran Kadin nyaris tidak terlihat dan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi dengan pengambil kebijakan.
Bahkan, dalam beberapa kegiatan penting baik secara nasional maupun internasional, seperti KTT APEC di Bali, peran Kadin tenggelam dan SBS lebih banyak bermain secara individual.
"Ini karena lemahnya kepemimpinan SBS. Saya tahu dia tidak pernah memimpin Kadin nasional atau daerah. Padahal, Kadin itu berjenjang. Pak Ical pernah jadi ketua Kadin daerah, wakil ketua kadin dan ketua umum," imbuhnya.
Demikian juga dengan Muhamamd Hidayat yang memimpin Kadin secara berjenjang dan jauh berbeda dengan naiknya SBS.
"Dia naik karena ada kekuatan tertentu, setelah dua tiga tahun memimpin tidak mampu ya kita ganti. Kita tidak mencari kesalahan orang, ini untuk perbaikan perekonomian nasional," tegasnya.
Salah satu pengurus Kadin Azwir Dainitara, selaku ketua pengarah Rapimnas Kadin di Hotel The Stone Kuta, Bali, yang dimulai Sabtu (28/9/2013), mengungkapkan beberapa alasan penting digelarnya Munas untuk Oktober mendatang di Jakarta.
Rapimnas sebagai instrumen organisasi Kadin, berbentuk rapat pimpinan di jajaran organiasi untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta upaya-upaya sinergik dalam perencanaan pelaksanaan program-program antar jajaran.
"Rapimnas ini didasari pada fakta perekonomian nasional yang semakin parah dan memburuk, karena Kadin selama ini sudah tidak mampu dan diintervensi pihak-pihak tertentu," ujar Azwir yang juga anggota Komisi VII DPR RI.
Melihat kondisi tersebut maka Kadin hasil Munaslub akan mengambil peranan demi menyelamatkan organisasi. Rapimnas sebagai ajang konsolidasi menjelang Munas merupakan solusi terbaik dalam mengatasi kemelut di tubuh Kadin.
"Kadin yang sudah kita bubarkan sudah tidak lagi membawa aspirasi daerah. Sebab perekonomian yang semangatnya otonomi daerah kan harus kembali ke daearah, ternyata dia (SBS) tidak mampu melaksanakan program-program untuk pengembangan daerah," tegasnya.
Azwir mengklaim, dukungan dari berbagai daerahi untuk Munas dengan agenda pemilihan ketua umum baru Kadin semakin menguat dengan kehadiran 23 pengurus daerah Kadin se-Indonesia.
"Sudah ada 20 daerah yang datang dan 10 asosiasi, kita targetkan 23 sampai 30 pengurus Kadin akan ikut rapimnas," kata polisi Partai Golkar itu.
Menjadi keprihatinan mereka adalah peran Kadin nyaris tidak terlihat dan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi dengan pengambil kebijakan.
Bahkan, dalam beberapa kegiatan penting baik secara nasional maupun internasional, seperti KTT APEC di Bali, peran Kadin tenggelam dan SBS lebih banyak bermain secara individual.
"Ini karena lemahnya kepemimpinan SBS. Saya tahu dia tidak pernah memimpin Kadin nasional atau daerah. Padahal, Kadin itu berjenjang. Pak Ical pernah jadi ketua Kadin daerah, wakil ketua kadin dan ketua umum," imbuhnya.
Demikian juga dengan Muhamamd Hidayat yang memimpin Kadin secara berjenjang dan jauh berbeda dengan naiknya SBS.
"Dia naik karena ada kekuatan tertentu, setelah dua tiga tahun memimpin tidak mampu ya kita ganti. Kita tidak mencari kesalahan orang, ini untuk perbaikan perekonomian nasional," tegasnya.
(dmd)