Butuh keberpihakan pemerintah kepada Pertamina
Senin, 30 September 2013 - 14:14 WIB
Butuh keberpihakan pemerintah kepada Pertamina
A
A
A
Sindonews.com - Pemimpin Redaksi Koran SINDO Sururi Alfaruq menegaskan, agar cita-cita ketahanan energi nasional bisa terwujud, maka perlu komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendukung terwujudnya penyediaan bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah ada dukungan, sehingga pemerintah punya keberpihakan yang jelas kepada Pertamina, misalnya untuk membuat kilang, sehingga kita produksi minyak sendiri dan tidak bergantung dengan impor," kata Sururi di sela-sela Seminar Ketahanan Energi yang digelar Koran SINDO, Senin (30/9/2013).
Hal tersebut diamini oleh Executive Director of Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan. Menurutnya, ketahanan energi sangat dipengaruhi oleh keberpihakan pemimpinnya dalam mememberikan arah pembangunan energi yang jelas.
Sayangnya, dirinya memandang, ketahanan energi dalam dua periode kepemimpinan ini tidak ada kemajuan.
"Leadership tidak terbantahkan sebagai faktor penentu ketahanan energi nasional. Saya lihat, dalam dua periode kepemimpinan ini membuat kita jalan di tempat karena dengan tata kelola seperti ini, kita tidak jalan ke arah pertahanan energi. Harusnya 800 ribu crude (produksi minyak mentah nasional) harus dikelola di dalam negeri. Tapi sekarang dari 800 ribu, punya kita cuma separuh. Sisanya ada namanya production sharing contract (PSC), itu dipunyai mereka (asing)," kata dia.
Untuk itu, lanjut Pri Agung, butuh skema yang jelas dari pemerintah dalam menentukan kebijakan pengolahan minyak nasional.
"Pemerintah maunya apa? Kalau mau dibangun sendiri, ya yang konsekuen. Dana subsidi BBM kan banyak, itu bisa dipakai untuk membiayai itu (kilang). Kalau mau mengundang investor, ya pemerintah harus serius. Insentifnya yang diminta apa, ya berikan, jangan setengah-setengah. Kalau negara ini serius ya jalan, tapi kalau pura-pura terus, ya begini, jalan di tempat," tandasnya.
"Pemerintah ada dukungan, sehingga pemerintah punya keberpihakan yang jelas kepada Pertamina, misalnya untuk membuat kilang, sehingga kita produksi minyak sendiri dan tidak bergantung dengan impor," kata Sururi di sela-sela Seminar Ketahanan Energi yang digelar Koran SINDO, Senin (30/9/2013).
Hal tersebut diamini oleh Executive Director of Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan. Menurutnya, ketahanan energi sangat dipengaruhi oleh keberpihakan pemimpinnya dalam mememberikan arah pembangunan energi yang jelas.
Sayangnya, dirinya memandang, ketahanan energi dalam dua periode kepemimpinan ini tidak ada kemajuan.
"Leadership tidak terbantahkan sebagai faktor penentu ketahanan energi nasional. Saya lihat, dalam dua periode kepemimpinan ini membuat kita jalan di tempat karena dengan tata kelola seperti ini, kita tidak jalan ke arah pertahanan energi. Harusnya 800 ribu crude (produksi minyak mentah nasional) harus dikelola di dalam negeri. Tapi sekarang dari 800 ribu, punya kita cuma separuh. Sisanya ada namanya production sharing contract (PSC), itu dipunyai mereka (asing)," kata dia.
Untuk itu, lanjut Pri Agung, butuh skema yang jelas dari pemerintah dalam menentukan kebijakan pengolahan minyak nasional.
"Pemerintah maunya apa? Kalau mau dibangun sendiri, ya yang konsekuen. Dana subsidi BBM kan banyak, itu bisa dipakai untuk membiayai itu (kilang). Kalau mau mengundang investor, ya pemerintah harus serius. Insentifnya yang diminta apa, ya berikan, jangan setengah-setengah. Kalau negara ini serius ya jalan, tapi kalau pura-pura terus, ya begini, jalan di tempat," tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
