Pemerintah terus upayakan CPO diakui ramah lingkungan
Pemerintah terus upayakan CPO diakui ramah lingkungan
A
A
A
Sindonews.com - Walaupun gagal masuk dalam kategori Environmental Goods pada 2015, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sepakat untuk terus memperjuangkan Crude Palm Oil (CPO) atau kelapa sawit agar masuk dalam daftar tersebut.
Gita juga mengaku bahwa kegagalan CPO masuk daftar tersebut tidak perlu terlalu disesalkan, pasalnya pemerintah Indonesia telah memberikan penjelasan sientifik dan mayoritas Kepala Negara APEC telah mengerti hal tersebut.
"Ini lebih inklusif dibandingkan pendekatan Vladivostok yang agak random karena tidak ada kriteria. Kalau ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dan timeline sama dengan EG list untuk tahun 2015," jelas Gita di BNDCC Nusa Dua, Bali, Selasa (8/20/2013).
Dia akan terus memperjuangkan CPO masuk EG list untuk membantu mengentaskan kemiskinan karena Indonesia merupakan produsen 40 persen CPO dunia dan perkebunan CPO terbukti menghidupi para petani.
"Kami sudah berkomunikasi dengan pengusaha terkait untuk melakukan studi ilmiah bawasannya CPO sangat bisa dipertanggungjawabkan dari segi emisi karbon," paparnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut perkebunan rakyat ini sangat vital untuk rakyat.
"Setiap 2 hektare itu dapat menghidupi petani, maka esensi sawit untuk mengentaskan kemiskinan dan pilar itu tanggung jawab moral kita, agar terjadi kesinambungan. Walaupun pada 2020 kita harus mengikuti standar emisi karbon minimal 20 persen," ujar Hatta.
Gita juga mengaku bahwa kegagalan CPO masuk daftar tersebut tidak perlu terlalu disesalkan, pasalnya pemerintah Indonesia telah memberikan penjelasan sientifik dan mayoritas Kepala Negara APEC telah mengerti hal tersebut.
"Ini lebih inklusif dibandingkan pendekatan Vladivostok yang agak random karena tidak ada kriteria. Kalau ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dan timeline sama dengan EG list untuk tahun 2015," jelas Gita di BNDCC Nusa Dua, Bali, Selasa (8/20/2013).
Dia akan terus memperjuangkan CPO masuk EG list untuk membantu mengentaskan kemiskinan karena Indonesia merupakan produsen 40 persen CPO dunia dan perkebunan CPO terbukti menghidupi para petani.
"Kami sudah berkomunikasi dengan pengusaha terkait untuk melakukan studi ilmiah bawasannya CPO sangat bisa dipertanggungjawabkan dari segi emisi karbon," paparnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut perkebunan rakyat ini sangat vital untuk rakyat.
"Setiap 2 hektare itu dapat menghidupi petani, maka esensi sawit untuk mengentaskan kemiskinan dan pilar itu tanggung jawab moral kita, agar terjadi kesinambungan. Walaupun pada 2020 kita harus mengikuti standar emisi karbon minimal 20 persen," ujar Hatta.
(gpr)
Explore More