Ditjen Pajak klaim terus lakukan bersih-bersih pegawai
Jum'at, 11 Oktober 2013 - 15:25 WIB
Ditjen Pajak klaim terus lakukan bersih-bersih pegawai
A
A
A
Sindonews.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen terus melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya.
Kepala Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Ditjen Pajak Kemenkeu, Imam Arifin mengakui bahwa magnitude power kekuasaan Kemenkeu luas.
Tahun ini saja, kata dia, Ditjen Pajak menangani uang sekitar Rp1.000 triliun. Hal itu tentu menuntut bukan hanya kompetensi pegawai yang tinggi, tetapi juga harus amanah.
Diikuti beberapa kementerian yang lain. Kalau Kemenkeu sudah reformasi birokrasi sejak 2002. Meski demikian, pihaknya mengakui banyak masyarakat yang masih berpikir adanya kasus Gayus dan yang lainnya di Ditjen Pajak.
"Saya teringat kata-kata Pak Renald Kasali bahwa reformasi birokrasi itu tak seperti beli sesuatu dibayar selesai. Tetapi agar seperti bukit, tanahnya tetap ditanami pohon, sehingga batunya tak kelihatan. Kalau kelihatan batunya, tangkap saja," ujarnya dalam seminar perpajakan di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (11/10/2013).
Dia menuturkan, pegawai yang tidak amanah seperti itu saat ini juga dalam proses. Pihaknya menjaring selain orang terbaik, juga memiliki integritas dan amanah.
"Seperti kasus Margono pemeriksa pajak, itu teman-teman pemeriksa, punya power besar. Kalau Wajib pajak enggak patuh dan enggak punya nasionalisme tinggi, begitu pula pemeriksanya. Dan jadilah begitu, itu sedang dibersihkan," tuturnya.
Imam menyebutkan, jumlah pemeriksa pajak di Ditjen Pajak di atas lima ribu orang. Selain itu, fokus kerja Pusdiklat juga mengajari para aparat pemerintah di daerah soal administrasi pajak.
"Ada 600 unit satker di daerah, kami juga harus ajari orang-orang daerah. Jangan sampai ketangkap KPK, sehingga melakukan administrasi jangan sampai salah. Kalau mengajarkan Pemda tujuannya satu agar jadi petugas daerah yang baik, dan WP bagi pusat yang baik," pungkasnya.
Kepala Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Ditjen Pajak Kemenkeu, Imam Arifin mengakui bahwa magnitude power kekuasaan Kemenkeu luas.
Tahun ini saja, kata dia, Ditjen Pajak menangani uang sekitar Rp1.000 triliun. Hal itu tentu menuntut bukan hanya kompetensi pegawai yang tinggi, tetapi juga harus amanah.
Diikuti beberapa kementerian yang lain. Kalau Kemenkeu sudah reformasi birokrasi sejak 2002. Meski demikian, pihaknya mengakui banyak masyarakat yang masih berpikir adanya kasus Gayus dan yang lainnya di Ditjen Pajak.
"Saya teringat kata-kata Pak Renald Kasali bahwa reformasi birokrasi itu tak seperti beli sesuatu dibayar selesai. Tetapi agar seperti bukit, tanahnya tetap ditanami pohon, sehingga batunya tak kelihatan. Kalau kelihatan batunya, tangkap saja," ujarnya dalam seminar perpajakan di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (11/10/2013).
Dia menuturkan, pegawai yang tidak amanah seperti itu saat ini juga dalam proses. Pihaknya menjaring selain orang terbaik, juga memiliki integritas dan amanah.
"Seperti kasus Margono pemeriksa pajak, itu teman-teman pemeriksa, punya power besar. Kalau Wajib pajak enggak patuh dan enggak punya nasionalisme tinggi, begitu pula pemeriksanya. Dan jadilah begitu, itu sedang dibersihkan," tuturnya.
Imam menyebutkan, jumlah pemeriksa pajak di Ditjen Pajak di atas lima ribu orang. Selain itu, fokus kerja Pusdiklat juga mengajari para aparat pemerintah di daerah soal administrasi pajak.
"Ada 600 unit satker di daerah, kami juga harus ajari orang-orang daerah. Jangan sampai ketangkap KPK, sehingga melakukan administrasi jangan sampai salah. Kalau mengajarkan Pemda tujuannya satu agar jadi petugas daerah yang baik, dan WP bagi pusat yang baik," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
