Kemenkeu tunggu generasi lulusan akademisi pajak terbaik
Kemenkeu tunggu generasi lulusan akademisi pajak terbaik
A
A
A
Sindonews.com - Pusdiklat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan menyelenggarakan diklat bagi pegawai baru di Dirjen Pajak agar memiliki kompetensi minimal. Hal itu juga untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dirjen Pajak salah satunya penerimaan pajak yang optimal.
Kepala Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Imam Arifin mengatakan, SDM yang diterima terdiri dari lulusan reguler ataupun Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dalam beberapa tahun mendatang, kata dia, Dirjen Pajak berencana melakukan rekrutmen pegawai yang banyak dan tentunya memerlukan program diklat yang masif dan berbiaya besar.
Salah satu solusi yakni proses seleksi berbasis kompetensi yang sesuai, sehingga mengurangi jam diklat yang diperlukan. "Dari lulusan STAN yang diterima 1700 untuk D3, yang ke Dirjen Pajak hanya 300. Dari kalangan umum yang mendaftar ikut test 100 ribu orang, yang memenuhi syarat 80 ribu calon pegawai. Dan yang akan diterima 7-8 ribu orang. Karena kita mengandalkan standar yang tinggi, motivasi meragukan enggak lolos," ujarnya saat menjadi pembicara di Seminar Perpajakan di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Jumat (11/10/2013).
Namun ia mengherankan sedikitnya minat para lulusan perguruan tinggi untuk masuk Dirjen Pajak Kemenkeu. Lulusan STAN, kata dia, akan mengikuti diklat selama dua bulan, sementara dari kalangan umum harus menempuh diklat selama lima bulan.
"Saya enggak tahu kenapa orang Universitas enggak mau ke Kemenkeu. Ini tantangan, sektor ini belum jadi minat tujuan. Kami butuh pegawai pemeriksa pajak di atas 5 ribu orang, lalu Account Representative yang memastikan Wajib Pajak untuk diserahkan kepada pemeriksa di bawah 5 ribu, walaupun idealnya 20 ribu orang," tegasnya.
Imam berpesan agar para lulusan universitas yang masuk ke Dirjen Pajak untuk menjunjung tinggi nasionalisme. Hal itu mampu membentuk rasa integritas hingga membuat SDM tersebut menjadi amanah.
"Kami kalau di diklat juga diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemenkeu menunggu orang-orang terbaik. Sehingga tak hanya ada di lingkungan sektor private, harus ada juga di lingkungan pemerintah, butuh orang-orang lulusan yang mengontrol regulasi pada private-private yang tak baik," tukasnya.
Kepala Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Imam Arifin mengatakan, SDM yang diterima terdiri dari lulusan reguler ataupun Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dalam beberapa tahun mendatang, kata dia, Dirjen Pajak berencana melakukan rekrutmen pegawai yang banyak dan tentunya memerlukan program diklat yang masif dan berbiaya besar.
Salah satu solusi yakni proses seleksi berbasis kompetensi yang sesuai, sehingga mengurangi jam diklat yang diperlukan. "Dari lulusan STAN yang diterima 1700 untuk D3, yang ke Dirjen Pajak hanya 300. Dari kalangan umum yang mendaftar ikut test 100 ribu orang, yang memenuhi syarat 80 ribu calon pegawai. Dan yang akan diterima 7-8 ribu orang. Karena kita mengandalkan standar yang tinggi, motivasi meragukan enggak lolos," ujarnya saat menjadi pembicara di Seminar Perpajakan di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Jumat (11/10/2013).
Namun ia mengherankan sedikitnya minat para lulusan perguruan tinggi untuk masuk Dirjen Pajak Kemenkeu. Lulusan STAN, kata dia, akan mengikuti diklat selama dua bulan, sementara dari kalangan umum harus menempuh diklat selama lima bulan.
"Saya enggak tahu kenapa orang Universitas enggak mau ke Kemenkeu. Ini tantangan, sektor ini belum jadi minat tujuan. Kami butuh pegawai pemeriksa pajak di atas 5 ribu orang, lalu Account Representative yang memastikan Wajib Pajak untuk diserahkan kepada pemeriksa di bawah 5 ribu, walaupun idealnya 20 ribu orang," tegasnya.
Imam berpesan agar para lulusan universitas yang masuk ke Dirjen Pajak untuk menjunjung tinggi nasionalisme. Hal itu mampu membentuk rasa integritas hingga membuat SDM tersebut menjadi amanah.
"Kami kalau di diklat juga diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemenkeu menunggu orang-orang terbaik. Sehingga tak hanya ada di lingkungan sektor private, harus ada juga di lingkungan pemerintah, butuh orang-orang lulusan yang mengontrol regulasi pada private-private yang tak baik," tukasnya.
(gpr)
Explore More