Kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi RI masih tinggi
Senin, 21 Oktober 2013 - 11:31 WIB
Kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi RI masih tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah meluruskan pandangan seolah-olah kepercayaan masyarakat terhadap perkonomian nasional mengalami penurunan.
Menurutnya, sejumlah indikator justru mencerminkan tingginya kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
"Kelas menengah tumbuh, investasi sektor riil meningkat, bergairahnya dunia usaha, sehat dan pulih kembalinya BUMN dan swasta nasional, meningkatnya pendapatan pajak, dan tumbuh berkembangnya kewirausahaan di seluruh Indonesia," kata dia seperti dikutip dari situs Setkab, Senin (21/10/2013).
Dia menuturkan, cepat pulihnya perekonomian nasional dari krisis 1997-1998, juga banyak disumbang oleh pulihnya kepercayaan publik atas keseriusan pemerintah menjalankan amanat reformasi.
Menurut Firmanzah, saat ini Indonesia akan terus dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dia mengingatkan, perlunya lembaga-lembaga yang muncul dari era-reformasi untuk terus dijaga dan didukung dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas mereka.
Sementara, kepercayaan terhadap otoritas moneter dan fiscal terus dijaga melalui optimalisasi peran dalam menjaga perekonomian nasional. "Kita belajar dari pengalaman masa lalu yang mengakibatkan krisis 1997-1998. Saat ini koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, LPS, dan OJK secara intens dilakukan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dari goncangan eksternal," jelasnya.
Dia mengatakan, komunikasi dan koordinasi kebijakan juga membantu mengelola inflasi, stimulus investasi, daya beli, penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja di Indonesia. Ini juga berkontribusi pada terjaganya kepercayaan pelaku usaha atas perekonomian Indonesia.
Pekerjaan rumah yang masih terus dilakukan adalah peningkatan pelayanan publik melalui proses reformasi birokrasi, debirokratisasi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta harmonisasi kebijakan antar sektoral.
Pihaknya meyakini, masyarakat dan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kawasan membutuhkan kecepatan pelayanan dan izin usaha yang semakin baik. Terhambatnya perizinan dan pelayanan publik akan mengurangi kepercayaan masyarakat akan proses yang tengah berjalan.
"Karenanya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan birokrasi dan penyederhanaan perizinan yang di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang signifikan," pungkas Firmanzah.
Menurutnya, sejumlah indikator justru mencerminkan tingginya kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
"Kelas menengah tumbuh, investasi sektor riil meningkat, bergairahnya dunia usaha, sehat dan pulih kembalinya BUMN dan swasta nasional, meningkatnya pendapatan pajak, dan tumbuh berkembangnya kewirausahaan di seluruh Indonesia," kata dia seperti dikutip dari situs Setkab, Senin (21/10/2013).
Dia menuturkan, cepat pulihnya perekonomian nasional dari krisis 1997-1998, juga banyak disumbang oleh pulihnya kepercayaan publik atas keseriusan pemerintah menjalankan amanat reformasi.
Menurut Firmanzah, saat ini Indonesia akan terus dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dia mengingatkan, perlunya lembaga-lembaga yang muncul dari era-reformasi untuk terus dijaga dan didukung dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas mereka.
Sementara, kepercayaan terhadap otoritas moneter dan fiscal terus dijaga melalui optimalisasi peran dalam menjaga perekonomian nasional. "Kita belajar dari pengalaman masa lalu yang mengakibatkan krisis 1997-1998. Saat ini koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, LPS, dan OJK secara intens dilakukan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dari goncangan eksternal," jelasnya.
Dia mengatakan, komunikasi dan koordinasi kebijakan juga membantu mengelola inflasi, stimulus investasi, daya beli, penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja di Indonesia. Ini juga berkontribusi pada terjaganya kepercayaan pelaku usaha atas perekonomian Indonesia.
Pekerjaan rumah yang masih terus dilakukan adalah peningkatan pelayanan publik melalui proses reformasi birokrasi, debirokratisasi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta harmonisasi kebijakan antar sektoral.
Pihaknya meyakini, masyarakat dan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kawasan membutuhkan kecepatan pelayanan dan izin usaha yang semakin baik. Terhambatnya perizinan dan pelayanan publik akan mengurangi kepercayaan masyarakat akan proses yang tengah berjalan.
"Karenanya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan birokrasi dan penyederhanaan perizinan yang di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang signifikan," pungkas Firmanzah.
(izz)
Lihat Juga :
