Kasus Diebold awal menguak masalah sistem perbankan BUMN
Kasus Diebold awal menguak masalah sistem perbankan BUMN
A
A
A
Sindonews.com - Kasus penyuapan oleh perusahaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) global, Diebold Inc, terhadap sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi perhatian serius banyak kalangan.
Kredibilitas bank pemerintah di Tanah Air pun diuji. Sejumlah pihak menilai ini menjadi awal untuk menguak masalah sistem perbankan di dalam negeri.
Pengamat pasar modal dan perbankan Deni Daruri mengungkapkan, kasus tersebut kecil dibandingkan banyaknya bank-bank BUMN yang melakukan upgrade atas suatu teknologi sistem pembayaran yang sedang menjadi tren saat ini.
"Ini hanya awal atau pintu masuk untuk mulai menguak dan mengenal sistem teknologi perbankan khususnya bank-bank BUMN," ujar Deni saat dihubungi Sindonews, Sabtu (26/10/2013).
Menurutnya, dengan ada tren teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini, banyak dana-dana siluman, mark-up nilai IT yang besar dari hardware maupun software, serta ketidakjelasan transparansi keuangan.
"Sekarang bisa ditanyakan, kenapa bank-bank swasta seperti BCA misalnya, dia menarifkan biaya lebih murah dalam hal teknologi sistem pembayaran, berbeda halnya dengan bank-bank milik negara yang cenderung lebih mahal," ungkap Deni.
Seperti diketahui, Diebold Inc telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan distrik Amerika Serikat (AS) bahwa perusahaan tersebut mengeluarkan USD147ribu untuk liburan dan hiburan para pejabat dari tiga bank milik negara Indonesia, dengan tujuan agar perusahaan tersebut sukses menjalankan bisnis-bisnisnya.
Pada berita sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo meminta agar ke depan bank BUMN memberikan keterbukaan informasi dengan regulator pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan untuk mencegah kejadian seperti kasus suap pengadaan mesin ATM yang dilakukan perusahaan asal AS itu kepada beberapa direksi bank pelat merah.
"Mungkin bank itu kalau dia bank publik (BUMN) perlu ada keterbukaan informasi. Yang akan kerja sama adalah pengawas pasar modal (OJK) yang akan melakukan ini," ujarnya, Kamis (24/10/2013).
BI, kata Agus, juga akan membantu memberikan pengawasan secara berkala kepada seluruh bank termasuk bank swasta. "BI sebagai pengawas bank komersil juga bisa melakukan koordinasi, tapi prioritasnya kita masing-masing dengan bank itu (BUMN)," lanjut Agus.
Mantan Menteri Keuangan ini enggan berspekulasi siapa-siapa saja direksi bank BUMN yang menerima suap tersebut dan memilih untuk mendalami lebih lanjut permasalahan ini.
Menanggapi masalah tersebut Kepala OJK Muliaman memilih menunggu langkah yang dilakukan Gubernur BI dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebab, pihaknya baru memiliki kewenangan pengawasan secara penuh pada 2014.
"Kita belum tahu langkah-langkah yang dilakukan Menteri BUMN dan pengawas BI. OJK nanti diinformasikan karena baru 2014 kami yang jalan (pengawasan) di depan," ujar Muliaman, Jumat (25/10/2013).
Kredibilitas bank pemerintah di Tanah Air pun diuji. Sejumlah pihak menilai ini menjadi awal untuk menguak masalah sistem perbankan di dalam negeri.
Pengamat pasar modal dan perbankan Deni Daruri mengungkapkan, kasus tersebut kecil dibandingkan banyaknya bank-bank BUMN yang melakukan upgrade atas suatu teknologi sistem pembayaran yang sedang menjadi tren saat ini.
"Ini hanya awal atau pintu masuk untuk mulai menguak dan mengenal sistem teknologi perbankan khususnya bank-bank BUMN," ujar Deni saat dihubungi Sindonews, Sabtu (26/10/2013).
Menurutnya, dengan ada tren teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini, banyak dana-dana siluman, mark-up nilai IT yang besar dari hardware maupun software, serta ketidakjelasan transparansi keuangan.
"Sekarang bisa ditanyakan, kenapa bank-bank swasta seperti BCA misalnya, dia menarifkan biaya lebih murah dalam hal teknologi sistem pembayaran, berbeda halnya dengan bank-bank milik negara yang cenderung lebih mahal," ungkap Deni.
Seperti diketahui, Diebold Inc telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan distrik Amerika Serikat (AS) bahwa perusahaan tersebut mengeluarkan USD147ribu untuk liburan dan hiburan para pejabat dari tiga bank milik negara Indonesia, dengan tujuan agar perusahaan tersebut sukses menjalankan bisnis-bisnisnya.
Pada berita sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo meminta agar ke depan bank BUMN memberikan keterbukaan informasi dengan regulator pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan untuk mencegah kejadian seperti kasus suap pengadaan mesin ATM yang dilakukan perusahaan asal AS itu kepada beberapa direksi bank pelat merah.
"Mungkin bank itu kalau dia bank publik (BUMN) perlu ada keterbukaan informasi. Yang akan kerja sama adalah pengawas pasar modal (OJK) yang akan melakukan ini," ujarnya, Kamis (24/10/2013).
BI, kata Agus, juga akan membantu memberikan pengawasan secara berkala kepada seluruh bank termasuk bank swasta. "BI sebagai pengawas bank komersil juga bisa melakukan koordinasi, tapi prioritasnya kita masing-masing dengan bank itu (BUMN)," lanjut Agus.
Mantan Menteri Keuangan ini enggan berspekulasi siapa-siapa saja direksi bank BUMN yang menerima suap tersebut dan memilih untuk mendalami lebih lanjut permasalahan ini.
Menanggapi masalah tersebut Kepala OJK Muliaman memilih menunggu langkah yang dilakukan Gubernur BI dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebab, pihaknya baru memiliki kewenangan pengawasan secara penuh pada 2014.
"Kita belum tahu langkah-langkah yang dilakukan Menteri BUMN dan pengawas BI. OJK nanti diinformasikan karena baru 2014 kami yang jalan (pengawasan) di depan," ujar Muliaman, Jumat (25/10/2013).
(dmd)
Explore More