SBY apresiasi pembahasan APBN 2014 dapat dituntaskan
SBY apresiasi pembahasan APBN 2014 dapat dituntaskan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang telah berhasil merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Apresiasi tersebut disampaikan khususnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, serta anggota DPR-RI.
“Hal ini sekali lagi menunjukkan semakin membaiknya mekanisme kerja antara Pemerintah-DPR RI terkait dengan pembahasan anggaran. Sehingga kita dapat mulai menjalankan tahun anggaran 2014 sesuai dengan rencana, program, dan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati antara Pemerintah bersama dengan DPR-RI,” kata Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah dikutip dari Situs Setkab, Senin (28/10/2013).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Jumat (25/10/2013) lalu, DPR RI telah menyetujui dan menetapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 menjadi Undang Undang.
Anggaran belanja negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp592,5 triliun. Angka tersebut naik 6,74 persen atau Rp116,2 triliun dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp1.726,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat 2014 sebesar Rp 1.249,9 triliun ini meningkat 4,4 persen dibanding belanja pemerintah pusat 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun. Begitu pula untuk belanja modal meningkat dari Rp192,6 triliun rupiah pada APBN-P 2013 menjadi Rp205,8 triliun di APBN-2014.
Sementara itu, pendapatan negara disepakati Rp1.667,1 triliun atau naik Rp 165,1 triliun (10,99 persen) dari APBN P 2013, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp1.665,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp385,3 triliun.
Defisit anggaran disepakati sebesar Rp175,348 triliun (1,69 persen dari PDB) atau turun Rp48,85 triliun (21,7 persen) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp224,2 triliun. Pembiayaan defisit anggaran 2014 bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp185,1 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp9,7 triliun.
Adapun asumsi makro yang telah disepakati Pemerintah dan DPR-RI adalah perrtumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2014, Inflasi 5,5 persen atau lebih tinggi dari pengajuan pada RUU APBN sebesar 4,5 persen, nilai tukar rupiah Rp10.500 per dolar Amerika Serikat, tingkat Suku Bunga Perbendaharaan Negara (SPN) untuk 3 bulan ditetapkan sebesar 5,5 persen, serta harga ICP minyak ditetapkan USD105, lifting minyak 870 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.240 ribu barel/hari setara minyak.
Apresiasi tersebut disampaikan khususnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, serta anggota DPR-RI.
“Hal ini sekali lagi menunjukkan semakin membaiknya mekanisme kerja antara Pemerintah-DPR RI terkait dengan pembahasan anggaran. Sehingga kita dapat mulai menjalankan tahun anggaran 2014 sesuai dengan rencana, program, dan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati antara Pemerintah bersama dengan DPR-RI,” kata Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah dikutip dari Situs Setkab, Senin (28/10/2013).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Jumat (25/10/2013) lalu, DPR RI telah menyetujui dan menetapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 menjadi Undang Undang.
Anggaran belanja negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp592,5 triliun. Angka tersebut naik 6,74 persen atau Rp116,2 triliun dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp1.726,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat 2014 sebesar Rp 1.249,9 triliun ini meningkat 4,4 persen dibanding belanja pemerintah pusat 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun. Begitu pula untuk belanja modal meningkat dari Rp192,6 triliun rupiah pada APBN-P 2013 menjadi Rp205,8 triliun di APBN-2014.
Sementara itu, pendapatan negara disepakati Rp1.667,1 triliun atau naik Rp 165,1 triliun (10,99 persen) dari APBN P 2013, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp1.665,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp385,3 triliun.
Defisit anggaran disepakati sebesar Rp175,348 triliun (1,69 persen dari PDB) atau turun Rp48,85 triliun (21,7 persen) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp224,2 triliun. Pembiayaan defisit anggaran 2014 bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp185,1 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp9,7 triliun.
Adapun asumsi makro yang telah disepakati Pemerintah dan DPR-RI adalah perrtumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2014, Inflasi 5,5 persen atau lebih tinggi dari pengajuan pada RUU APBN sebesar 4,5 persen, nilai tukar rupiah Rp10.500 per dolar Amerika Serikat, tingkat Suku Bunga Perbendaharaan Negara (SPN) untuk 3 bulan ditetapkan sebesar 5,5 persen, serta harga ICP minyak ditetapkan USD105, lifting minyak 870 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.240 ribu barel/hari setara minyak.
(gpr)
Explore More