Sanitasi buruk, Indonesia rugi Rp56 triliun

Sindonews.com - Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp56 triliun setiap tahu yang diakibatkan buruknya kondisi air minum dan sanitasi. Jumlah ini setara dengan 2,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut juga setara dengan 25 persen anggaran pendidikan nasional yang dianggarkan per tahun dan setara dengan biaya untuk menyediakan 12-15 juta toilet yang layak.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan, data dari Water Sanitation Programme (WSP) World Bank pada 2008 menunjukkan sanitasi yang buruk menyebabkan kerugian sebesar Rp1,4 triliun di sektor pariwisata dan Rp29 triliun di sektor kesehatan.

Sanitasi yang buruk juga menyebabkan diare dan gizi buruk pada anak. Sebanyak 1,4 juta anak meninggal akibat diare yang diakibatkan buruknya sanitasi dan air minum.

Agung mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan air minum dan sanitasi bagi masyarakat. Hal ini untuk mencapai kondisi kesehatan masyarakat termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum 2013, capaian penduduk yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 57,35 persen dari 62,41 persen yang ditargetkan.

"Hal ini berarti dibutuhkan penambahan layanan sanitasi 18 juta jiwa," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Sementara, kata dia, pencapaian untuk penyediaan pelayanan air minum baru mencapai 58,05 persen dari target 68,87 persen. Hal ini masih terdapat selisih 33 juta jiwa agar target tersebut terpenuhi.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Supriadi Priatna mengatakan, saat ini pengelolaan air limbah atau sewerage di Indonesia baru 1 persen. Hal ini menjadi yang terendah di Asia Tenggara.

Sementara, pengelolaan air limbah di Singapura sudah mencapai 100 persen, Malaysia 95 persen, dan Vietnam yang baru merdeka saja pengelolaan air limbah sudah mencapai 65 persen.

Menurut dia, saat ini pemerintah sedang merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah di 12 zona di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang memobilisasi pinjaman dari luar negeri untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini.

"Peminjaman ini dilakukan karena dana untuk pembangunan sewerage yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum hanya Rp3 triliun. Pemprov DKI mendapatkan pinjaman dari Jepang, sisanya dana DKI. Pinjaman dari Jepang jumlahnya Rp1,5 triliun," ujar dia.