Said Iqbal: Tiga juta buruh siap demo besar-besaran
Selasa, 29 Oktober 2013 - 20:07 WIB
Said Iqbal: Tiga juta buruh siap demo besar-besaran
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), Said Iqbal mengatakan, mogok nasional yang akan berlangsung pada 31 Oktober sampai 1 November 2013 akan diikuti oleh tiga juta orang di 20 provinsi atau 150 kabupaten/kota.
"Kami akan tetap melakukan demo secara besar-besaran," tegas Said ketika dihubungi Sindonews, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh sikap kalangan buruh menolah besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Dia menuturkan, keputusan KHL sebesar Rp2.299.860 ilegal, karena diputuskan secara sepihak oleh Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah dan pengusaha.
Seharusnya, kat Said, besar KHL sebesar Rp2.760.320. Sehingga, ketika dikalkulasikan upah minimum buruh DKI Jakarta lebih dari Rp3 juta jika memakai 84 item KHL.
Lebih lanjut, dia mengatakan, jika keputusan KHL mundur dari tanggal yang di tetapkan, yaitu 1 November 2013 tidak masalah. Namun, Said menegaskan keputusan itu sebaiknya jangan lebih dari akhir November.
"Tanggal penetapan UMP mundur itu pasti, karena kan penetapan KHL saja belum ada ditemukan kesepakatan," pungkas Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
"Kami akan tetap melakukan demo secara besar-besaran," tegas Said ketika dihubungi Sindonews, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh sikap kalangan buruh menolah besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Dia menuturkan, keputusan KHL sebesar Rp2.299.860 ilegal, karena diputuskan secara sepihak oleh Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah dan pengusaha.
Seharusnya, kat Said, besar KHL sebesar Rp2.760.320. Sehingga, ketika dikalkulasikan upah minimum buruh DKI Jakarta lebih dari Rp3 juta jika memakai 84 item KHL.
Lebih lanjut, dia mengatakan, jika keputusan KHL mundur dari tanggal yang di tetapkan, yaitu 1 November 2013 tidak masalah. Namun, Said menegaskan keputusan itu sebaiknya jangan lebih dari akhir November.
"Tanggal penetapan UMP mundur itu pasti, karena kan penetapan KHL saja belum ada ditemukan kesepakatan," pungkas Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
(izz)
Lihat Juga :
