Firmanzah: Pemerintah perkuat daya saing nasional

Sindonews.com - Meski berhasil menaikkan peringkat daya saing dari peringkat 50 menjadi 38 seperti laporan dari World Economic Forum (WEF), namun pemerintah akan terus memperkuat daya saing nasional. Terutama menjelang ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah mengatakan, meski peringkat naik, namun pekerjaan rumah masih besar. Terutama menjaga dan meningkatkan iklim dunia usaha dan doing business di Indonesia.

Dia mengingatkan, menjelang berlakunya AEC 2015, Indonesia akan berkompetisi dengan sejumlah negara di ASEAN di segala lini.

"Saat ini posisi daya saing Indonesia masih di bawah Thailand (37), Singapura (2), dan Malaysia (24). Karena itu, peran dan kontribusi semua pihak baik pemerintah pusat, Pemda, BUMN, swasta, serikat pekerja, perguruan tinggi dan stakeholder sangat dibutuhkan," katanya seperti dikutip dari situs Setkab, Senin (4/11/2013).

Menurutnya, tantangan memperbaiki dan meningkatkan daya saing juga tercermin dari peringkat kemudahan berbisnis yang dilakukan International Finance Corporation (IFC). Sejumlah catatan tentang kemudahan memulai berbisnis, pendaftaran properti, memperoleh listrik, memperoleh kredit, serta pembayaran pajak.

Atas hal ini, kata Firmanzah, pemerintah secara serius melakukan reformasi struktural untuk penguatan daya saing nasional.

"Upaya ini dilakukan mulai MP3EI, reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSP), empat paket kebijakan stimulus fiskal, dan dikeluarkannya 17 paket kebijakan untuk kemudahan berusaha baru-baru ini," ujarnya.

Firmanzah mengingatkan, strategi membangun dan memperkuat daya saing nasional juga memerlukan koordinasi lintas kelembagaan. Terutama antar kementerian/lembaga (K/L) serta pusat-daerah.

Karena itu, koordinasi antar K/L tingkat pusat terus diperbaiki melalui forum-forum koordinasi untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan.

"Tantangan terbesar saat ini mengikis ego-sektoral yang berpotensi membuat implementasi kebijakan sulit dilakukan. Selain itu, saat kita menjalankan sistem pemerintahan desentralistik, harmonisasi kebijakan pusat-daerah perlu ditingkatkan," pungkas dia.