Hatta dan Sofjan Wanandi bahas penetapan DNI
A
A
A
Sindonews.com - Pagi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengumpulkan sejumlah pejabat dan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas kelanjutan penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI).
Hatta menjelaskan, rapat ini diselenggarakan untuk mendengar keinginan pegusaha dalam negeri untuk menetapkan sektor-sektor apa saja yang bisa dibuka dan ditutup dalam investasi.
"Sekarang kita akan mendengarkan juga dari dunia usaha, agar semua baik bagi kepentingan nasional. Terbuka memang bagus, tapi kepentingan-kepentingan nasional juga harus dijaga," kata Hatta di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (6/11/2013).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi berharap pembicaraan yang digelar bersama Hatta Rajasa, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ini dapat berjalan konstruktif.
Selain itu, dia berharap pengusaha nasional dapat tetap diberikan kesempatan untuk menjadi pemain utama di dalam negeri sendiri.
"Kita mau lihat mana yang kita betul-betul butuhkan, ya kita buka. Kalau yang orang Indonesia bisa lakukan tentu tidak usah dibuka, sehingga hak kita untuk menjadi pemain mayoritas," terang Sofjan.
Hatta menjelaskan, rapat ini diselenggarakan untuk mendengar keinginan pegusaha dalam negeri untuk menetapkan sektor-sektor apa saja yang bisa dibuka dan ditutup dalam investasi.
"Sekarang kita akan mendengarkan juga dari dunia usaha, agar semua baik bagi kepentingan nasional. Terbuka memang bagus, tapi kepentingan-kepentingan nasional juga harus dijaga," kata Hatta di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (6/11/2013).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi berharap pembicaraan yang digelar bersama Hatta Rajasa, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ini dapat berjalan konstruktif.
Selain itu, dia berharap pengusaha nasional dapat tetap diberikan kesempatan untuk menjadi pemain utama di dalam negeri sendiri.
"Kita mau lihat mana yang kita betul-betul butuhkan, ya kita buka. Kalau yang orang Indonesia bisa lakukan tentu tidak usah dibuka, sehingga hak kita untuk menjadi pemain mayoritas," terang Sofjan.
(izz)