BKPM: Mayoritas pengusaha dan buruh terima kenaikan UMP
Kamis, 07 November 2013 - 13:43 WIB
BKPM: Mayoritas pengusaha dan buruh terima kenaikan UMP
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengaku bahwa demo buruh yang terjadi belakangan ini hanya dilakukan oleh satu dari total empat serikat buruh besar yang ada di Indonesia.
Meski demikian, Mahendra tidak menyebut secara eksplisit serikat buruh besar yang menolak angka Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah dirumuskan secara tripartit oleh Dewan Pengupahan Nasional.
Mahendra juga menegaskan, tiga serikat buruh besar lainnya mendukung kenaikan UMP yang telah dirumuskan dan disahkan oleh para gubernur.
"Yang kami paham bahwa serikat pekerja besar lainnya tidak ikut dalam kegiatan itu, karena mereka mendukung langkah-langkah penetapan UMP dan juga proses yang disepakati," katanya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Selain itu, mantan Wakil Menteri Keuangan ini juga menjelaskan, walaupun belum semua provinsi telah menetapkan UMP, namun secara umum para pengusaha mau dan mampu untuk mengikuti kenaikan UMP tersebut.
"Memang belum semua Provinsi tetapi secara umum bisa diterima oleh pengusaha dan disepakati oleh serikat buruh yang tidak ikut mogok," pungkasnya.
Meski demikian, Mahendra tidak menyebut secara eksplisit serikat buruh besar yang menolak angka Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah dirumuskan secara tripartit oleh Dewan Pengupahan Nasional.
Mahendra juga menegaskan, tiga serikat buruh besar lainnya mendukung kenaikan UMP yang telah dirumuskan dan disahkan oleh para gubernur.
"Yang kami paham bahwa serikat pekerja besar lainnya tidak ikut dalam kegiatan itu, karena mereka mendukung langkah-langkah penetapan UMP dan juga proses yang disepakati," katanya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Selain itu, mantan Wakil Menteri Keuangan ini juga menjelaskan, walaupun belum semua provinsi telah menetapkan UMP, namun secara umum para pengusaha mau dan mampu untuk mengikuti kenaikan UMP tersebut.
"Memang belum semua Provinsi tetapi secara umum bisa diterima oleh pengusaha dan disepakati oleh serikat buruh yang tidak ikut mogok," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
